Membangun Ketahanan Ekonomi Melalui Kewirausahaan dan Filantropi

Liputan6.com, Jakarta - Ketidakpastian menjadi kata yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi ekonomi global saat ini. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook edisi Juli 2026 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia hanya mencapai 3 persen pada 2026 sebelum meningkat menjadi 3,4 persen pada 2027. Melambatnya pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari konflik geopolitik, disrupsi rantai pasok, tekanan inflasi, perubahan iklim, hingga percepatan perkembangan teknologi seperti kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI). Bersamaan dengan otomatisasi dan ekonomi digital, perubahan ini menciptakan jenis pekerjaan baru sekaligus menggeser sebagian pekerjaan lama.

Indonesia memang diproyeksikan tetap tumbuh sekitar 5 persen. Namun, capaian tersebut tidak membuat Indonesia sepenuhnya terlepas dari tekanan ekonomi global. Ketidakpastian mendorong investor menjadi lebih berhati-hati, biaya produksi meningkat akibat fluktuasi nilai tukar dan harga bahan baku, sementara konsumen semakin selektif dalam membelanjakan uangnya. Di saat yang sama, transformasi digital juga mengubah struktur pasar kerja dan kebutuhan keterampilan tenaga kerja. Kondisi tersebut membuat penciptaan lapangan kerja formal semakin menantang sekaligus mendorong masyarakat untuk mencari alternatif sumber penghidupan yang lebih adaptif.

Salah satu respons terhadap perubahan tersebut adalah tumbuhnya kewirausahaan. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2025 mencatat bahwa jutaan orang di 53 negara merespons tekanan ekonomi, perubahan teknologi, dan ketidakpastian global dengan membangun usaha baru, meningkatkan keterampilan, dan menghadirkan inovasi. Laporan tersebut juga menegaskan bahwa keberhasilan kewirausahaan tidak hanya bergantung pada semangat individu, tetapi juga pada kualitas ekosistem yang menyediakan akses terhadap pembiayaan, pengetahuan, pasar, dan infrastruktur.

Kewirausahaan (entrepreneurship) merupakan proses menciptakan usaha baru melalui pengembangan produk atau layanan yang inovatif dengan kemampuan mengelola ketidakpastian dan berbagai risiko. Namun, kewirausahaan lebih dari sekadar mendirikan usaha, tetapi pola pikir yang mendorong seseorang melihat peluang di tengah tantangan, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, menciptakan nilai tambah, serta menghadirkan manfaat ekonomi sekaligus sosial. Kemampuan inilah yang semakin dibutuhkan untuk membangun ekonomi yang tangguh, adaptif, dan inklusif.

Kesadaran akan pentingnya kewirausahaan juga terus tumbuh di Indonesia. Rasio kewirausahaan nasional di tahun 2025 telah mencapai 3,29 persen dan menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, angka tersebut masih jauh dari kisaran 10–12 persen yang umumnya dimiliki negara-negara maju. Pada saat yang sama, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyumbang sekitar 58–61,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja Indonesia. Data ini menegaskan bahwa kewirausahaan bukan lagi isu yang hanya berkaitan dengan dunia usaha, melainkan salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Namun, meningkatnya jumlah wirausaha tidak serta-merta melahirkan usaha yang berkelanjutan. Banyak pelaku usaha mikro maupun wirausaha pemula masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan akses terhadap pembiayaan, rendahnya kapasitas manajerial, minimnya penguasaan teknologi, hingga terbatasnya jejaring dan akses pasar. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kewirausahaan tidak hanya bergantung pada keberanian individu untuk memulai usaha, tetapi juga pada tersedianya ekosistem yang mampu mendukung mereka untuk tumbuh, beradaptasi, dan terus berinovasi.

Tantangan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kewirausahaan tidak dapat hanya mengandalkan inisiatif individu maupun mekanisme pasar. Dibutuhkan ekosistem yang mampu mendukung pelaku usaha sejak tahap awal hingga mampu tumbuh secara berkelanjutan. Di Indonesia, kebutuhan tersebut semakin disadari oleh sektor filantropi. Indonesia Philanthropy Outlook 2024 menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui penguatan usaha mikro menjadi program prioritas utama lembaga filantropi. Hal ini mencerminkan pergeseran pendekatan filantropi, dari yang semula berfokus pada pemberian bantuan menjadi investasi sosial yang memperkuat kapasitas masyarakat untuk membangun kemandirian ekonomi.

Filantropi menawarkan pendekatan yang berbeda. Jika selama ini filantropi lebih banyak dipahami sebagai aktivitas memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, praktik filantropi modern telah berkembang menjadi investasi sosial (social investment). Fokusnya bukan hanya mengatasi persoalan sesaat, tetapi memperkuat kapasitas individu, komunitas, dan institusi agar mampu menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam pengembangan kewirausahaan, peran tersebut diwujudkan melalui berbagai fungsi yang saling melengkapi. Filantropi dapat menjadi katalis (catalyst) yang mendorong lahirnya inovasi dan berani mendukung gagasan-gagasan yang masih dipandang berisiko. Filantropi juga berperan sebagai pendana inovasi (innovation funder) melalui penyediaan hibah atau dukungan awal bagi usaha-usaha yang belum mampu mengakses pembiayaan formal. Selain itu, filantropi menjadi pembangun ekosistem (ecosystem builder) dengan mempertemukan pelaku usaha, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperluas kolaborasi dan akses terhadap berbagai sumber daya. Peran sebagai penghubung (convener) memungkinkan lahirnya kemitraan lintas sektor, sementara fungsi sebagai perantara pengetahuan (knowledge broker) membantu menyebarluaskan praktik baik, memperkuat kapasitas, dan mempercepat adopsi inovasi.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena tantangan yang dihadapi wirausaha tidak berhenti pada keterbatasan modal. Banyak usaha mikro, usaha rintisan (startup), maupun wirausaha sosial memiliki ide yang menjanjikan, tetapi masih menghadapi keterbatasan kapasitas manajerial, penguasaan teknologi, akses pasar, maupun jejaring yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya. Padahal, keberhasilan sebuah usaha sangat ditentukan oleh kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, menyempurnakan model bisnis, dan merespons kebutuhan pasar yang terus berkembang. Proses tersebut membutuhkan ruang untuk belajar, bereksperimen, bahkan mengalami kegagalan sebelum akhirnya menemukan model usaha yang tepat, sesuatu yang tidak selalu dapat difasilitasi oleh mekanisme pembiayaan konvensional. Fleksibilitas filantropi dalam mendukung proses tersebut menjadikannya mitra penting dalam menumbuhkan kewirausahaan yang tangguh dan berdaya saing.

Pendekatan seperti ini telah berkembang di berbagai negara dan semakin banyak diterapkan di Indonesia. Berbagai lembaga filantropi mendukung inkubasi bisnis bagi anak muda, memperkuat kewirausahaan perempuan, mendampingi usaha mikro di pedesaan, hingga mengembangkan wirausaha sosial yang mengintegrasikan tujuan ekonomi dengan penyelesaian persoalan sosial maupun lingkungan. Di sektor pertanian, misalnya, dukungan filantropi tidak hanya membantu petani meningkatkan produktivitas, tetapi juga mendorong inovasi dalam pengolahan hasil, memperluas akses pasar, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah. Di sektor ekonomi kreatif, filantropi turut membantu pelaku usaha mengembangkan produk lokal sekaligus memperluas jangkauan melalui platform digital.

Berbagai praktik tersebut menunjukkan bahwa kekuatan filantropi tidak semata diukur dari besarnya dana yang disalurkan, melainkan dari kemampuannya menciptakan lingkungan yang mendukung lahir dan berkembangnya kewirausahaan. Filantropi menjembatani gagasan dengan implementasi, menghubungkan pelaku usaha dengan pengetahuan, pendampingan, jejaring, dan sumber daya yang mereka perlukan. Pendekatan tersebut memperbesar peluang sebuah usaha untuk bertahan, bertumbuh, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Karena itu, penguatan kewirausahaan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah atau mekanisme pasar. Diperlukan kolaborasi yang melibatkan sektor swasta, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan filantropi agar inovasi dapat berkembang sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan. Kemitraan lintas sektor menjadi faktor penting untuk memperluas akses terhadap pembiayaan, peningkatan kapasitas, teknologi, maupun pasar bagi para pelaku usaha.

Di tengah ketidakpastian global, investasi terbaik bukan semata pada modal finansial, tetapi juga pada manusia, inovasi, dan ekosistem yang memungkinkan kewirausahaan tumbuh. Karena itu, memperkuat kewirausahaan tidak dapat menjadi tanggung jawab satu pihak saja. Pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan filantropi perlu membangun kolaborasi yang saling melengkapi agar lebih banyak gagasan dapat berkembang menjadi usaha yang berdaya saing dan berdampak. Ketika kolaborasi tersebut terbangun, kewirausahaan tidak lagi sekadar menjadi cara bertahan menghadapi ketidakpastian, tetapi menjadi penggerak lahirnya ekonomi Indonesia yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.