Kaltim Raih Predikat WTP dari BPK

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan ini menjadi yang ke-13 kalinya secara beruntun sejak tahun 2012.

Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan secara resmi dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kaltim di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin (25/5/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyatakan bahwa hasil audit ini merupakan capaian besar bagi tata kelola anggaran di Kaltim. Namun, ia mengingatkan jajarannya agar predikat ini tidak berhenti sebagai pemenuhan syarat administratif semata.

“Ini merupakan pencapaian monumental, di mana Kalimantan Timur berhasil mempertahankan Opini WTP untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut,” kata Sri Wahyuni, Senin (25/5/2026).

Sri menambahkan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini sedang berjalan, Pemprov Kaltim dituntut untuk tetap menjaga kualitas pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang keluar dari APBD harus memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

“Opini WTP bukan sekadar capaian administratif, tetapi menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat,” ujarnya.

Meski kembali memberikan opini tertinggi, BPK RI meminta Pemprov Kaltim untuk tidak mengabaikan evaluasi internal. Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigasi BPK RI, I Nyoman Wara, mengingatkan agar poin-poin koreksi yang ditemukan selama proses audit segera diselesaikan.

Pihak BPK meminta komitmen dari kepala daerah beserta jajarannya untuk mematuhi batas waktu penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

“Kami mengapresiasi keberhasilan Pemprov Kaltim mempertahankan opini WTP dan mengingatkan agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” kata I Nyoman Wara.