Peringatan Reformasi Momentum Presiden Prabowo Perkuat Pemberantasan Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Momentum peringatan reformasi dimaknai oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai alarm penting untuk melakukan pembenahan total terhadap sistem penegakan hukum di tanah air.

Komitmen itu tercermin dari arahan langsung kepala negara agar agenda reformasi tidak hanya berhenti di tubuh kepolisian, melainkan menyasar seluruh lembaga penegak hukum hingga ke ranah kekuasaan kehakiman demi memperkuat pemberantasan korupsi nasional.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian,  Jimly Asshiddiqie membeberkan poin-poin krusial dari arahan Presiden tersebut setelah melakukan pertemuan.

“Jadi, Bapak Presiden memberi arahan bahwa yang perlu kita reformasi bukan cuma polisi, apalagi kita sudah 25 sampai 27 tahun reformasi, terutama lembaga-lembaga penegak hukum ini juga memerlukan evaluasi, sampai kekuasaan kehakiman juga perlu ada reformasi,” kata Jimly kepada wartawan.

Jimly menjelaskan, cetak biru reformasi yang dikehendaki oleh Presiden Prabowo tidak melulu berbicara soal urusan peningkatan kesejahteraan aparat di lapangan.

Lebih dari itu, pemerintah ingin adanya perbaikan sistemik pada tata kelola hukum agar berjalan lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Langkah pembenahan ini rencananya bakal diawali dari institusi Polri sebelum akhirnya merembet ke lembaga penegak hukum lainnya.

Sinyal kuat dari istana untuk merombak institusi hukum ini langsung memicu respons dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah tersebut menegaskan bahwa langkah evaluasi internal sebenarnya sudah dan akan terus berjalan demi menggenjot efektivitas perang melawan korupsi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menerangkan bahwa audit kinerja di internalnya senantiasa dilakukan secara berkala dan berjenjang, mulai dari level biro hingga pucuk pimpinan.

“Kami secara kontinu melakukan evaluasi terhadap kinerja kami ya. Kami lakukan evaluasi secara berjenjang,” ujar Budi saat memberikan keterangan di Jakarta.

Budi menilai, evaluasi berlapis ini sangat krusial untuk menakar sejauh mana fungsi penindakan dan pencegahan korupsi yang dilakukan KPK benar-benar memberikan dampak konkret bagi publik.

“Kemudian nanti juga dievaluasi oleh pimpinan, termasuk secara kelembagaan KPK juga dievaluasi oleh dewan pengawas,” jelas Budi menambahkan mekanisme kontrol di lembaga tersebut.

Melalui komitmen evaluasi yang berkelanjutan ini, KPK optimistis proses pembenahan internal bisa melaju lebih cepat sehingga performa lembaga dalam memburu para koruptor menjadi semakin taji.

“Kami tentunya juga percaya dengan evaluasi yang terus-menerus ini, maka ke depan kami senantiasa bisa terus melakukan perbaikan secara akseleratif,” pungkasnya.

Langkah berani Presiden Prabowo yang ikut menyentil sektor kehakiman dalam momentum reformasi ini dinilai banyak pihak sebagai bukti nyata bahwa agenda pembersihan institusi hukum tetap menjadi prioritas utama kabinetnya. Reformasi total ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik yang sempat merosot sekaligus memastikan hukum tegak tanpa pandang bulu.