Kerap Jadi Sasaran Penyadapan, Mengapa Indonesia Belum Juga Miliki UU Anti-Spionase?

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia dinilai perlu segera membenahi kerangka hukumnya dengan membentuk regulasi khusus anti-spionase demi melindungi kepentingan nasional. Pasalnya, ketiadaan payung hukum yang solid membuat penanganan ancaman pencurian informasi strategis di tanah air berjalan parsial dan rawan ego sektoral.

Dosen Senior sekaligus Pakar Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (UI), Edy Prasetyono, menegaskan bahwa spionase merupakan fenomena nyata yang sudah berlangsung sejak era kuno. Praktik ini selalu hadir dalam hubungan antarnegara demi mencari keunggulan strategis maupun mempertahankan kepentingan nasional.

“Bahwa spionase itu empirik. Nyata ada dan secara historis mulai dari zaman Romawi, zaman Yunani, zaman Persia, zaman Cina, zaman Mesir, sampai dengan sekarang,” kata Edy di Jakarta.

Edy menjelaskan, praktik spionase terus berkembang mengikuti zaman. Jika pada masa lalu intelijen asing bergerak melalui perantara pedagang hingga telik sandi, kini ancaman serupa banyak beralih ke ruang digital berupa serangan siber dan pencurian data strategis.

Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Singapura, hingga Rusia pun tercatat telah memiliki kerangka regulasi anti-spionase maupun perlindungan informasi strategis yang ketat.

Pria yang juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Lemhannas ini menilai, negara-negara demokratis justru memiliki regulasi yang sangat jelas terkait perlindungan informasi strategis dan kontra-spionase. Undang-undang dinilai penting agar ada kepastian mengenai definisi spionase, kewenangan lembaga, hingga batas perlindungan hak warga negara.

“Harus undang-undang. Karena pada level undang-undang itulah memberikan hak dan kewajiban,” ujar Edy menegaskan.

Menurutnya, tanpa aturan hukum yang jelas, ruang penyalahgunaan kekuasaan justru menjadi lebih terbuka. Karena itu, ia mendorong pemerintah dan DPR untuk segera membentuk undang-undang yang mengatur persoalan tersebut, termasuk regulasi khusus anti-spionase.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Program Pascasarjana HI FISIP UI, Ali Wibisono, mengungkapkan bahwa Indonesia selama ini kerap menjadi sasaran operasi spionase global, mulai dari penyadapan hingga pencurian informasi strategis.

Ali mencontohkan, salah satu bukti nyatanya adalah tingginya intensitas serangan siber yang mengincar posisi tawar Indonesia dalam isu Laut China Selatan serta hak kekayaan intelektual (HAKI).

Menurut Ali, ketiadaan regulasi yang solid tidak hanya mengancam keamanan domestik, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan internasional terhadap kemampuan Indonesia dalam melindungi informasi sensitif.

“Kalau negara lain ragu informasi dan teknologinya aman di Indonesia, kerja sama strategis bisa terhambat,” pungkas Ali.