Pemerintah Dipastikan Membantu Pemulangan TKI Ilegal

Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah menegaskan akan membantu pemulangan tenaga kerja Indonesia ilegal dari Malaysia. Bantuan itu berupa sarana transportasi dengan dukungan anggaran khusus. Pemerintah akan membantu karena ratusan TKI ilegal di Malaysia terancam terkena denda atau hukuman pidana kecuali mendapat amnesti. Program amnesti mulai berlaku sejak 29 Oktober sampai 14 November mendatang. Demikian hasil Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Khusus TKI di Jakarta, Rabu (27/10).

Pemulangan TKI dari Malaysia dilakukan melalui 19 pintu keluar. Sementara di Indonesia tersedia 12 titik pintu masuk. Anggaran yang akan dicairkan khusus untuk membantu mengongkosi para imigran gelap yang harus membayar sendiri biaya perjalanan [baca: Pemerintah Diminta Serius Mengurusi Pemulangan TKI]. Sedangkan sarana angkutan laut disediakan pengelola angkutan komersial, TNI Angkatan Laut, dan Tentara Diraja Malaysia. Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia, diperkirakan melayani sebanyak 15 ribu TKI yang hendak pulang kampung. Hingga kini, petugas KBRI tengah sibuk mendata TKI.(KEN/Tim Liputan 6 SCTV)