Kejagung Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Wali Kota Bekasi

Tri Adhianto tidak hadir dan meminta agar pemeriksaan dijadwalkan ulang pada pekan berikutnya.

Diterbitkan 18 November 2026, 13:13 WIB
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Kejagung akan panggil ulang Wali Kota Bekasi Tri Adhianto pada 24 November 2026.
  • Panggilan terkait dugaan penyimpangan tata kelola PT Migas Bumi Bekasi.
  • Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 2 triliun dalam kasus ini.

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan kembali memanggil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 24  November 2026, setelah Tri tidak memenuhi panggilan pertama penyidik.

"Selasa 24 November (Panggilan kedua)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).

Anang mengatakan, Tri tidak dapat memenuhi panggilan pertama karena memiliki agenda pekerjaan yang telah dijadwalkan sebelumnya. Hal itu disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada penyidik pada hari pemeriksaan.

"Berdasarkan surat yang bersangkutan ditujukan kepada penyidik di hari yang sama sudah ada tugas pekerjaan yang sudah terjadwalkan sebelumnya," tutur Anang.

 

Mangkir dari Panggilan Pertama

Sebelumnya, Kejagung telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Tri Adhianto pada Selasa (17/11/2026). Namun, Tri tidak hadir dan meminta agar pemeriksaan dijadwalkan ulang pada pekan berikutnya.

"Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir dan ada surat minta di-reschedule pemanggilan minggu depan," kata Anang saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, 17 November 2026.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP pada periode 2009–2024.

Dalam perkara ini, Kejagung memperkirakan kerugian negara mencapai Rp 2 triliun. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti, termasuk melalui penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Dua lokasi yang telah digeledah adalah Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6