Kasus Suap DJKA, Anak Usaha KAI Dituntut 2,4 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT KA Properti Manajemen (PT KAPM) dituntut membayar denda sebesar Rp 200 juta dan uang pengganti sekira Rp 2,4 miliar, dalam kasus korupsi proyek pembangunan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera tahun 2022.

Dalam sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perusahaan tersebut dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah.

"Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ucap jaksa penuntut umum KPK dalam sidang, Senin (9/11/2026).

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 2.410.092.416 (Rp 2,4 miliar) dikurangi dengan perhitungan uang yang telah disita sebesar Rp 1.560.434.401," tambah jaksa.

Jaksa mengatakan bahwa PT KAPM melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

Jaksa mengungkap hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan tuntutan. PT KAPM dinilai jaksa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu, PT KAPM juga dianggap jaksa telah melakukan korupsi dengan kehendak aktif yang bertujuan memperoleh keuntungan di luar kewajaran.

"Hal-hal yang meringankan, Terdakwa belum pernah dihukum pidana, Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan," ujar jaksa.

Dakwaan PT KAPM Sebelumnya PT KAPM didakwa oleh jaksa penuntut umum KPK melakukan suap sebanyak total Rp 1,3 miliar untuk memenangkan proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Aliran dana tersebut diduga jaksa disalurkan melalui Direktur Utama PT KAPM Yoseph Ibrahim dan Vice President PT KAPM Parjono pada tahun 2022.

Rincian suapnya terdiri dari Rp 1,125 miliar yang diberikan kepada Harno Trimadi dan Fadliansyah dan Rp 240 juta kepada Hamdan, Edi Purnomo, dan Budi Prasetiyo.

Penyuapan tersebut dilakukan dengan tujuan agar perusahaan tersebut mendapatkan paket pekerjaan pembangunan perlintasan sebidang, yang dari proyek tersebut perusahaan diduga meraup keuntungan sebesar Rp 2,4 miliar.