Sengketa Pilpres 2024 Baru Diajukan, Ini yang Dipersoalkan

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Hakim Konstitusi sekaligus mantan anggota DPR RI Patrialis Akbar menilai perkara perselisihan hasil Pilpres 2024 yang baru diajukan pada 2026 semestinya tidak lagi dapat diterima.

Menurut Patrialis, sengketa hasil pemilu memiliki batas waktu pengajuan yang ketat setelah hasil pemilu ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itu, ia mempertanyakan pengajuan perkara yang dilakukan lebih dari dua tahun setelah Pilpres 2024 berlangsung.

“Menurut hemat saya, semestinya ini sudah kedaluwarsa,” kata Patrialis dalam keterangannya.

Patrialis menilai keterlambatan pengajuan tersebut menimbulkan pertanyaan karena perkara yang diajukan berkaitan dengan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.

“Tapi kalau hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hari ini baru diajukan, itu kan persoalannya sangat tanda tanya bagi kita,” ujarnya.

Menurut dia, jika persoalan yang hendak diuji bukan mengenai hasil pemilu, maka mekanisme hukum yang ditempuh juga harus disesuaikan dengan objek perkara.

“Kalau ada substansi yang mau diajukan ke MK, silakan melalui mekanisme yang tepat. Misalnya judicial review, kalau memang ada norma undang-undang yang dipersoalkan,” katanya.

Patrialis menilai persoalan mengenai tenggat pengajuan semestinya menjadi bagian yang diperiksa sejak awal oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dalam dismissal atau pemeriksaan pendahuluan, menurut saya semestinya sudah dinyatakan tidak dapat diterima,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan agar perkara yang berkaitan dengan ketatanegaraan ditempatkan secara hati-hati. Menurutnya, persoalan tersebut menyangkut sistem hukum dan tata negara.

“Kita harus hati-hati. Ini kita bicara negara,” pungkas Patrialis.

Perkara yang dimaksud tercatat di MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dalam daftar perkara MK, permohonan tersebut tercatat pada September 2026 sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.