Ombudsman Beberkan Dasar Hukum dan Alasan Sidak ke Lapas Cibinong

Liputan6.com, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia membeberkan alasan pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) tanpa pemberitahuan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Langkah tersebut diambil guna memastikan pelayanan publik bagi warga binaan berjalan sesuai aturan.

Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rahmawati Rasahan, menjelaskan bahwa sidak tersebut merupakan bagian dari rangkaian pengawasan terhadap sejumlah lapas dan rumah tahanan (rutan) di seluruh Indonesia.

"Di mana tujuan kami ini merupakan rangkaian kegiatan kami ke beberapa lapas untuk melakukan memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya,” kata Syafrida dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Kamis (24/9/2026).

Selain melakukan pengawasan, Ombudsman memanfaatkan kunjungan tersebut untuk memberikan sosialisasi mengenai hak-hak warga binaan dan peran lembaga pengawas ketika terjadi indikasi pelayanan publik yang buruk.

"Yang kami lakukan sidak, agar mereka mengetahui apa yang menjadi hak mereka sebagai warga binaan dan apa yang menjadi tugas Ombudsman sehingga jika mereka mendapat pelayanan publik yang buruk mereka bisa melaporkan kepada Ombudsman,” ujar Syafrida.

Dia menegaskan bahwa pelaksanaan pemeriksaan lapangan tanpa pemberitahuan memiliki landasan hukum yang sah, yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Dalam Pasal 7 UU tersebut, Ombudsman berwenang melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terkait dugaan maladministrasi.

Sementara Pasal 34 mengatur kewenangan lembaga untuk melakukan pemeriksaan lapangan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada instansi yang bersangkutan.

"Jadi jelas kunjungan kami adalah memiliki dasar hukum,” tegasnya.

Syafrida menambahkan, sidak pada Rabu (23/9/2026) merupakan kunjungan kedua yang mengalami penolakan dari pihak lapas. Sebelumnya, kunjungan bersama sejumlah lembaga HAM pada 26 Juli 2026 juga mendapatkan perlakuan serupa.

Atas serangkaian temuan dan kendala di lapangan, Ombudsman meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipars) untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta menyatakan kesiapannya berkolaborasi demi membenahi sistem pelayanan di lingkungan pemasyarakatan."

Ombudsman akan selalu siap dalam membantu Kementerian Imipas dan Inspektorat Jenderal untuk berkolaborasi dalam melakukan perbaikan pelayanan di lembaga pemasyarakatan sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan hak untuk dilayani oleh penyelenggara negara,” pungkas Syafrida.