Gempa M 7,7 Rusak Dokumen Warga Flores, Dukcapil Bawa Peralatan Cetak KTP

Liputan6.com, Jakarta - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak hanya merusak tempat tinggal warga, tetapi juga menyebabkan dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran hilang atau rusak.

Kondisi tersebut mendorong Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri turun langsung ke Pulau Flores untuk memulihkan layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi tiba di Flores pada Senin (24/8/2026). Kunjungan kerja yang berlangsung hingga Kamis (27/8/2026) itu dilakukan atas perintah Menteri Dalam Negeri untuk mempercepat pemulihan layanan adminduk sekaligus mengganti dokumen warga yang hilang atau rusak akibat gempa.

Usai transit di Bandar Udara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Teguh bersama rombongan melanjutkan penerbangan menuju Bandar Udara Soa, Bajawa, Kabupaten Ngada.

Setibanya di Bajawa, Teguh langsung menggelar pertemuan koordinasi dengan Bupati Ngada Raymundus Bena dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Muhammad Nuh Al Azhar yang telah tiba lebih awal di lokasi bencana.

Teguh mengatakan pemulihan dokumen kependudukan menjadi bagian penting dalam penanganan warga di tengah kondisi darurat. Sebab, hilangnya dokumen kependudukan dapat menghambat warga mengakses berbagai hak dan layanan pemerintah.

"Bapak Menteri Dalam Negeri memerintahkan kami turun langsung ke lapangan. Gempa ini tidak hanya merusak tempat tinggal, tetapi juga memusnahkan dokumen-dokumen penting seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran milik warga. Kami membawa peralatan lengkap untuk perekaman dan pencetakan cepat agar warga bisa segera mengurus dokumennya kembali tanpa pungutan biaya," ujar Teguh Setyabudi.

Bupati Ngada Raymundus Bena mengatakan dokumen kependudukan yang valid menjadi salah satu kebutuhan penting dalam proses penyaluran bantuan dan pemulihan pascabencana.

Menurut dia, sebagian dokumen warga ikut tertimbun atau hilang ketika rumah mereka terdampak gempa.

"Kami sangat berterima kasih atas respon cepat dari Ditjen Dukcapil. Di saat warga kami kehilangan tempat tinggal, dokumen kependudukan sering kali ikut tertimbun atau hilang. Padahal, KTP-el dan KK itu menjadi syarat utama bagi warga untuk menerima bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga rehabilitasi rumah dari pemerintah," kata Raymundus.

Direktur PIAK Ditjen Dukcapil Muhammad Nuh Al Azhar mengatakan tim Dukcapil juga memastikan data penduduk terdampak gempa dapat digunakan sebagai dasar pendataan dan pelayanan.

Salah satunya melalui data BNBA (by name by address) yang telah diserahkan kepada Kepala Dinas Dukcapil setempat. Data tersebut akan menjadi data dasar dalam mendata penduduk yang terdampak bencana.

Selain itu, tim memastikan jajaran Dinas Dukcapil tetap dapat memberikan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Layanan tersebut meliputi pencetakan KTP-el dan KK, perekaman perdana KTP-el, serta penerbitan akta kelahiran dan akta kematian.

"Kami juga memberikan informasi lebih lanjut tentang akses Dashboard SIAK yang secara realtime dapat menyajikan data faktual mengenai kondisi kependudukan yang dinamis di wilayah terdampak. Selain itu, kami menjelaskan kegunaan aplikasi IKD+ yang dimiliki petugas Dukcapil, misalnya untuk mengaktivasi IKD masyarakat, mencari identitas seseorang berdasarkan NIK, membaca microchip yang ada di dalam KTP-el, hingga membantu orangtua dalam pencarian dan penentuan nama unik untuk bayinya," jelas Muhammad Nuh Al Azhar.

Pemulihan layanan administrasi kependudukan tersebut menjadi bagian dari penanganan pascagempa yang dilakukan pemerintah secara lintas sektor.

Pada hari yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti turut berada di Flores untuk meninjau kondisi sekolah terdampak gempa, salah satunya SDK Rowa di Kabupaten Nagekeo.

Pemerintah pusat juga mengoordinasikan penanganan di berbagai sektor, mulai dari penyiapan tenda darurat, pemulihan sarana pendidikan, pendampingan trauma healing bagi anak-anak, hingga pemulihan dokumen kependudukan warga.