Jelang Pidato Prabowo, Target Ekonomi 8 Persen Disorot

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno berharap pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD menegaskan target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2028.

Dia menyebut target tersebut perlu diperkuat melalui hilirisasi, transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Hal itu juga diharapkan tercermin dalam Nota Keuangan yang disampaikan pemerintah.

“Kita berharap apa yang disampaikan Bapak Presiden nanti merupakan keberlanjutan dari roadmap pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai 8 persen sampai dengan 2028,” kata Eddy di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut Eddy, pemerintah perlu terus menggenjot perekonomian untuk mencapai pertumbuhan tinggi. Hilirisasi dan transisi energi menjadi bagian dari upaya tersebut.

“Kita akan mendengarkan Nota Keuangan yang meneguhkan komitmen kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” ujarnya.

Selain soal target ekonomi, Eddy menyinggung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, program MBG saat ini masih dalam proses penataan. MPR mendukung agar penataan dilakukan dengan cepat karena program tersebut dinilai dibutuhkan masyarakat.

“Sebagaimana disampaikan oleh Ketua BGN, itu kan sedang dalam proses penataan. Tentu dalam proses penataan butuh waktu,” katanya.

“Kami mendukung bahwa proses penataan itu berjalan secara cepat. Karena memang program MBG ini diperlukan di masyarakat,” sambung Eddy.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato sebanyak dua kali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Pidato pertama Presiden Prabowo disampaikan dalam Sidang Tahunan 2026, kemudian dilanjutkan dalam Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD serta Rapat Paripurna DPR.

Dalam agenda tersebut, Prabowo akan menyampaikan Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Selanjutnya, Prabowo juga akan menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada Ketua DPR dan DPD RI.