BGN Copot 137 Kepala SPPG

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 137 kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dicopot. Salah satu penyebabnya, buntut kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG). Kepala SPPG yang paling banyak dipecat berasal dari daerah Jawa Barat.

"Kami zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindakan korupsi, hengi-pengi, ngentit uang, dan lain-lain itu kita zero tolerance," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, dikutip dari video keterangannya, Selasa (4/8/2026).

Keputusan tersebut diambil setelah pihaknya melakukan evaluasi terhadap berbagai pelanggaran. Mulai dari kasus keracunan hingga persoalan tata kelola dan kedisiplinan. Adapun rinciannya kepala SPPG yang dicopot yakni 49 berasal dari Jawa Barat, 26 dari Lampung, 11 dari Jawa Timur, 10 dari Sumatera Utara, 10 dari Banten, serta lima dari Jawa Tengah.

Lima dapur di Jawa Tengah termasuk dapur di Semarang yang sebelumnya menjadi sorotan setelah memicu kasus keracunan di SMK Negeri 6 Semarang.

Sudaryono menegaskan tidak ada toleransi terhadap insiden yang membahayakan keselamatan penerima manfaat. Terutama anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Menurut Sudaryono, keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG. Karena itu, setiap pelanggaran yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat akan ditindak tanpa kompromi. Ia juga berharap kasus keracunan yang terjadi belakangan menjadi yang pertama sekaligus terakhir selama dirinya memimpin BGN.

"Kejadian keracunan tidak boleh terjadi lagi. Zero tolerance terhadap kasus keracunan. Ini menyangkut nyawa, menyangkut kondisi kesehatan dan keamanan dari anak-anak kita, ibu hamil, menyusui dan balita-balita kita," ujarnya.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang, BGN juga memperkuat sistem pengawasan di seluruh jaringan dapur MBG.

Sudaryono menilai keberhasilan program tidak cukup hanya mengandalkan kepercayaan kepada individu, tetapi harus didukung mekanisme kontrol yang kuat dan berjalan secara konsisten.

"Kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme di mana trust is good, but control is better. Kita tidak bisa kemudian mempercayakan sepenuhnya kepada seseorang, tapi bagaimana seseorang yang bekerja itu kemudian bisa dikontrol dengan sistem," kata Sudaryono.

Melalui langkah tersebut, BGN berharap pelaksanaan Program MBG dapat berlangsung lebih aman, akuntabel, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi nasional.