Pemkab Bogor Lirik Program Penghijauan Jadi Sumber Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat menyusun peta jalan pasar karbon guna membangun ekonomi hijau, serta membuka peluang pembiayaan pembangunan berbasis penyerapan emisi.

Menurut Bupati Bogor Rudy Susmanto, langkah ini merupakan strategi mengoptimalkan potensi perdagangan karbon dari berbagai program penghijauan yang terus berjalan.

“Fokus kami membangun sistem penanaman yang terdata dan berkelanjutan. Potensi perdagangan karbon melalui IDX Carbon merupakan nilai tambah yang bisa dikembangkan pada masa mendatang,” kata Bupati Rudy, melansir Antara, Selasa, (28/7/2026).

Pembahasan peta jalan ini melibatkan PT TUV Rheinland Indonesia yang memaparkan mekanisme perdagangan karbon nasional via IDX Carbon dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

Kabupaten Bogor dinilai berpotensi menerapkan Community Based Tree Planting Carbon Program untuk mendulang nilai ekonomi dari hasil penyerapan emisi karbon berbasis masyarakat.

Sejauh ini, Bupati Rudy mengungkapkan Pemkab telah menanam sekitar 45 ribu pohon melalui aksi penanaman yang terstruktur dan masif.

Langkah penghijauan tersebut, lanjutnya, disiapkan untuk memberi manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat selain menjaga fungsi lingkungan.

Karena itu, Bupati Rudy meminta perangkat daerah terkait bersama PT TUV Rheinland Indonesia segera menyusun kajian lahan, inventarisasi vegetasi, dan peta jalan pengembangan pasar karbon Kabupaten Bogor.

Ia menilai peta jalan tersebut penting sebagai acuan arah pengembangan ekonomi hijau daerah, mulai dari pengukuran emisi, penyerapan karbon, registrasi, hingga peluang perdagangan di Bursa Karbon Nasional.

“Dengan roadmap yang jelas, kita ingin program penghijauan di Kabupaten Bogor memiliki manfaat lingkungan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru berbasis karbon yang dapat dikelola secara berkelanjutan,” ucapnya.

Perwakilan PT TUV Rheinland Indonesia Mukhsin Safiq menegaskan kesiapannya mendampingi Pemkab Bogor mengukur emisi dan menyusun program pasar karbon sesuai standar.

“Integrasi data vegetasi, lahan, dan sistem registrasi karbon, menjadi kunci agar program penyerapan karbon daerah dapat diakui dalam skema perdagangan karbon nasional,” ucap Mukhsin.

Lewat roadmap ini, Pemkab Bogor membidik pasar karbon sebagai salah satu opsi pembiayaan hijau untuk mendorong pembangunan daerah yang rendah emisi.