Sukses

Jokowi `Biang` Banjir Jakarta?

Banjir Jakarta belum surut, Jokowi tersudut. Apa pasal? Modifikasi cuaca di Jakarta dinilai terlambat dilakukan. Alhasil, hujan lebat tetap saja turun di Jakarta. Banjir tak dapat dihindari. Hingga kini tercatat 7 orang meninggal, dan 30 ribu jiwa lebih mengungsi di 140 titik pengungsian.

Soal perubahan iklim dan ancaman hujan lebat di Jakarta sebenarnya sudah dibahas sejak November 2013. Keputusan kala itu menyebut, Teknologi Modifikasi Cuaca dilakukan pada 1 Desember 2014. Tapi eksekusi dinilai terlambat. "Hasil rapat itu sudah kami sampaikan. Tapi, nyatanya penerapannya mundur sampai akhir Januari," kata Kepala Unit Teknis Hujan Buatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Heru Widodo, di Posko Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarat Timur, Minggu (19/1/2014).

Padahal, tim sudah memberikan surat ke Gubernur Jokowi jauh-jauh hari. Tapi pelaksanaan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) tidak segera dilakukan. Bahkan, tambah Heru, surat perintah keadaan darurat dari Jokowi baru keluar pada Senin 13 Januari. Sehingga rekayasa cuaca dinilai tidak maksimal mencegah hujan lebat di Jakarta. "Jadi surat perintah keadaan darurat dari Jokowi telat," ujar Heru.

Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terpaksa 'nombok' Rp 20 miliar untuk membiayai pembuatan modifikasi cuaca yang menghabiskan anggaran mencapai Rp 28 miliar. Hal ini karena memang masalah APBD DKI 2014 yang tak kunjung disahkan. Angka Rp 20 miliar itu merupakan porsi yang anggaran yang harus dikeluarkan Pemprov DKI, sedangkan sisanya Rp 8 miliar tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB. "Karena Dewan belum mengesahkan APBD, ya mau bagaimana lagi, karena mendesak menggunakan APBN terlebih dahulu," ujar Plt Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Wiriyatmoko di Jakarta, Senin 14 Januari 2014.

Kepala BNPB Syamsul Ma'arif membenarkan pihaknya `nombok` sebesar Rp 20 miliar demi terlaksananya rekayasa cuaca. Menurutnya, rekayasa cuaca harus dilakukan lantaran status Jakarta yang saat ini berstatus Siaga Darurat Banjir. "Mau bagaimana lagi, uangnya Pemprov DKI belum keluar. Harus menunggu paripurna terlebih dahulu," ujar Syamsul. Tindakan BNPB yang harus rela 'nombok' Rp 20 miliar agar rekayasa cuaca dapat dilakukan didasari atas instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta BNPB untuk membantu Jokowi menanggulangi banjir.

APBD `Kambing Hitam`

Jokowi mengakui Pemprov DKI Jakarta memang belum melakukan modifikasi cuaca. Operasi yang dilakukan selama ini menggunakan biaya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Rekayasa cuaca itu yang kerjakan BNPB pusat. Kita minta persuratnya lewat kita. Sementara anggaran pusat. APBD sama sekali belum dipakai. Biaya ada di BNPB pusat," tutur Jokowi saat meninjau banjir di Mal Citraland, Jakarta Barat, Minggu (19/1/2014).

Menurut Jokowi, Pemprov DKI belum melakukan modifikasi cuaca karena terkendala anggaran. APBD DKI untuk tahun 2014 belum disahkan oleh DPRD. "Belum digunakan. Problem kita, (anggaran) belum bisa dipakai karena kalau mau pakai nunggu DKI, yang di DKI juga belum digedok," tambah politisi PDIP ini.

Pengesahan RAPBD 2014 sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah RAPBD seharusnya disahkan selambat-lambatnya 30 hari sebelum tahun anggaran atau 30 November 2013. Jokowi mengaku, lambatnya pengesahan APBD 2014 dikarenakan adanya lobi-lobi dan dinamika politik yang terjadi di Dewan. "Tapi memang ada dinamika politik lah. Biasa lah itu di Dewan," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis 16 Januari 2014 lalu. Sebagai informasi, Anggota DPRD DKI berjumlah 94 kursi. Dari jumlah itu, Demokrat mendominasi di 32 kursi. Disusul PKS dengan 18 kursi, dan PDIP 11 kursi. Berikutnya berturut-turut, Golkar 7 kursi, PPP 7 kursi, Gerindra 6 kursi, PAN 4 kursi, Hanura 4 kursi, PDS 4 orang dan PKB 1 orang. Apakah posisi PDIP, yang juga partainya Jokowi, di Dewan yang berada di peringkat ke-3 mempengaruhi molornya pengesahan APBD? Belum bisa dipastikan.

Anggota Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDIP Prasetyo Edi berujar, lambatnya pengesahan dikarenakan terjadi hujan dan banjir yang saat ini mengepung Jakarta. Karena itu Jokowi-Ahok saat ini lebih fokus menangani banjir. "Kan ada ujan dan banjir, pak gubernur dan pak wagub kan semua pikirannya ke situ. Kemarin kan apa lagi ada pelantikan walikota. Ini cepet sekali ada yang difokuskan lah, ini sudah siap semua," kata Edi, Kamis 16 Januar 2014.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Ahmad Husein Alaydrus mengakui molornya APBD 2014 dikarenakan lamanya proses tahapan pembahasan. Alasan lain, terhambatnya pengesahan disebabkan adanya penambahan pos anggaran dari pihak eksekutif dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, lamanya pengesahan APBD 2014 juga karena persoalan administrasi. Misalnya, seperti banyaknya nomor rekening pos anggaran yang berubah sehingga membutuhkan waktu lama. Tapi Alaydrus yakin, APBD DKI 2014 akan disahkan pekan ini.

Untuk masalah rekayasa cuaca yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI, Alaydrus meminta agar Jokowi duduk bersama membahas program tersebut. Terlebih dirinya menganggap program rekayasa cuaca sama dengan melawan kodrat alam. "Harus duduk bersama, toh rekayasa cuaca kasih garam ke awan. Buktinya tetap saja hujan. Ini sih sudah kuasa Tuhan, bukan salah Gubernur atau salah Dewan," kata dia.

Bukan Jokowi

Menyalahkan Jokowi sebagai 'biang' banjir Jakarta, dinilai keliru. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai cara berpikir BPPT kurang tepat. Alasannya, modifikasi cuaca bersifat sementara dan seharusnya dilakukan untuk saat yang sangat urgent saja. Nirwono menilai, sangat tidak baik memodifikasi cuaca dengan memindahkan hujan secepat-cepatnya ke laut agar tidak terjadi banjir di Jakarta. 6 bulan lagi Jakarta akan mengalami musim kemarau dan jika semua hujan dibuang ke laut, maka tidak akan ada persediaan air bersih yang cukup.

Yang lebih tepat untuk dilakukan saat ini, sebut Nirwono, bagaimana pemerintah pusat beserta pemerintah Bogor, Tangerang, dan Bekasi mendukung program Jokowi yang sedang dan akan dilakukan. Seperti revitalisasi waduk Ria-Rio dan Waduk Pluit, dibantu untuk merevitalisasi waduk dan situ yang tersedia. Sementara, dana modifikasi cuaca yang mencapai lebih Rp 20 miliar itu disarankan lebih baik digunakan untuk membantu program yang sedang dan akan dilakukan Jokowi.

"Ayo kita benahi drainase. Harusnya ada dukungan dana yang lebih besar, iya Jokowi belum maksimal tapi kan sudah di koridornya. Jadi pemerintah pusat dan Bodetabek sama-sama membuat waduk dan resapan air dan bekerja agar tidak ada yang merasa diintervensi," tandas Nirwono dalam perbincangan dengan Liputan6.com, Minggu (19/1/2014). Jadi, apakah Jokowi 'biang' banjir Jakarta? Makin memperburuk banjir Jakarta, atau sebaliknya? (Ism)

Live Streaming EMTEK GOES TO CAMPUS 2018 di Surabaya

Tutup Video