Pagu Awal Dinilai Tak Memadai, Perpusnas Minta Tambahan Anggaran Rp 357 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai pagu indikatif Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Tahun Anggaran 2027 yang sebelumnya ditetapkan sangat tidak memadai.

Anggaran dianggap tidak cukup untuk mendukung pelaksanaan program strategis serta pencapaian target peningkatan literasi nasional.

Menurut Hetifah, keterbatasan anggaran tersebut berpotensi besar menghambat upaya pembangunan kecakapan literasi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam visi Astacita pemerintah, khususnya pada poin penguatan sumber daya manusia (SDM).

"Diperlukan penguatan kebijakan anggaran bagi Perpusnas RI. Komisi X DPR RI memberikan dukungan kolektif untuk penambahan anggaran yang lebih signifikan," ujar Hetifah dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

Hetifah menegaskan bahwa persetujuan pagu indikatif ini akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027 bersama pemerintah.

Komisi X juga mendorong Perpusnas untuk memprioritaskan penguatan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menjangkau kelompok marjinal, mempercepat transformasi digital, serta memperkuat kemitraan dengan perpustakaan daerah dan sekolah.

Merespons dukungan politik dari legislatif tersebut, Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyatakan pihaknya langsung mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 357,77 miliar kepada Komisi X DPR RI demi memperkuat program peningkatan literasi di Indonesia.

"Merespons usulan Komisi X DPR RI, kami merevisi surat usulan tambahan anggaran sebanyak Rp 357,77 miliar sehingga total usulan menjadi Rp 725,50 miliar. Usulan tersebut telah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai tindak lanjut hasil pembahasan bersama Komisi X DPR RI," ucap Aminudin.

Aminudin menegaskan, tambahan anggaran ini sangat diperlukan untuk mengembalikan kapasitas pendanaan Perpusnas agar mampu mengeksekusi berbagai program prioritas nasional yang sempat terkendala keterbatasan dana.

"Penguatan anggaran tersebut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program prioritas nasional di bidang perpustakaan dan literasi, termasuk transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, penguatan layanan digital, pelestarian khazanah budaya bangsa, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan di seluruh Indonesia," katanya.

Melalui komitmen tersebut, Komisi X DPR RI kembali menegaskan dukungannya terhadap Perpusnas sebagai ujung tombak penguatan literasi nasional sekaligus penjaga peradaban nusantara yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Perpusnas pun berjanji akan mengoptimalkan suntikan dana tersebut untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber pengetahuan dan meningkatkan kecakapan literasi sebagai fondasi utama pembangunan SDM.