Sony Sonjaya Diperiksa Kejagung Soal Justice Collaborator Besok

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya pada Kamis, 18 Juni 2026.

"Benar (dijadwalkan)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, Rabu (17/6/2026).

Anang menjelaskan, pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, berkaitan dengan pengajuan status Justice Collaborator (JC) Sony.

"Di Kejagung, Gedung Bundar," ujarnya.

Sebelumnya, Sony Sonjaya mengajukan permohonan sebagai Justice Collaborator kepada Kejagung pada Senin (8/6/2026). Langkah itu dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk bekerja sama dengan penyidik dalam mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, mengatakan surat permohonan JC telah diajukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejagung. Menurut dia, kliennya siap bersikap kooperatif selama proses penyidikan berlangsung.

"Iya. Jadi hari ini kan kita akan resmi mengajukan surat permohonan JC. Dan kita baru saja tadi dari rutan telah mendapatkan pernyataan daripada klien kami, yang di mana klien kami akan menyatakan bahwa dia melakukan Justice Collaborator," kata Krisna kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan.

Krisna menegaskan pengajuan JC bukan upaya untuk menghindari proses hukum. Menurutnya, langkah tersebut justru bertujuan membantu penyidik mengungkap pihak-pihak yang memiliki peran lebih besar dalam perkara dugaan korupsi program unggulan pemerintah itu.

"Kita bukan menghindar daripada permasalahan hukum, tapi kita ingin mengungkap kooperatif, mengungkap peran-peran besar, siapa saja yang terlibat di dalam program apa namanya, unggulan presiden ini," ujarnya.

Ia menjelaskan proses pengajuan JC dilakukan setelah pihaknya menerima dokumen yang telah ditandatangani Sony dari rumah tahanan. Saat ini, pihaknya masih menunggu jadwal kunjungan untuk bertemu langsung dengan kliennya.

"Nah, tadi suratnya kita masukkan ke PTSP, dinaikkan ke dalam, ke atas, terus kemudian ditandatangani oleh klien kami dan diberikan kepada kami," kata Krisna.

Lebih lanjut, Krisna menyebut pihaknya siap membantu penyidik mengembangkan perkara dengan mengungkap informasi terkait pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Menurut dia, status justice collaborator akan mempermudah penyidik dalam menelusuri keterlibatan sejumlah pihak yang sebelumnya disebut memiliki afiliasi dengan perkara Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Nah, pastinya dengan adanya JC kita, lebih memudahkan penyidik untuk melakukan pengembangan terhadap ya kan pihak-pihak, pihak-pihak yang terkait seperti yang dirilis oleh apa tuh namanya? Jampidsus kemarin," ujarnya.

Krisna berharap permohonan Justice Collaborator yang diajukan kliennya dapat dikabulkan sehingga proses pengungkapan pihak-pihak yang diduga memiliki peran lebih besar dalam kasus korupsi MBG dapat berjalan lebih optimal.

"Kita berharap ya kan bahwa JC ini dapat dikabulkan oleh penyidik untuk mengungkap peran-peran yang lebih besar daripada pengadaan program presiden," pungkasnya.

Hingga saat ini, total lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri (AYS) yang merupakan orang kepercayaan Sony, serta Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono (AM).