Survei: Segera Bentuk Pengadilan Khusus Sengketa Pilkada

KPK menangkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar karena diduga menerima suap dalam pengurusan 2 sengketa pilkada. Dari survei Setara Institute terhadap 200 ahli tata negara, mengusulkan ide untuk membentuk pengadilan khusus sengketa pemilu dan pilkada.

"Dari hasil survei ditemukan sebanyak 30,8% responden berpendapat agar perkara Perselisihan Hasil Pemilu Umum Daerah (PHPUD) dikembalikan ke Mahkamah Agung (MA)," kata Ketua Setara Institute Hendardi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2013).

Namun, sebagian besar responden atau 86,2% menyatakan tidak setuju jika PHPUD dikembalikan ke MA. Yang tidak setuju ini, lebih merekomendasikan agar dibentuk pengadilan khusus pemilu yang bersifat adhoc, sebagaimana lazim di beberapa negara.

Hendardi menjelaskan, sebanyak 79,5% responden juga menilai, MK telah menjalankan kewenangannya dengan baik khusus pengujian UU atau uji materi. Sementara untuk penanganan PHPUD justru telah mengikis martabat MK dan memberikan pengaruh tidak langsung pada kualitas pengujian UU.

"Karena itu perlu memikirkan terobosan strategis untuk memastikan MK bisa tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai pengawal dan penafsir konstitusi," jelas Hendardi.

Survei bertujuan untuk mengetahui persepsi 200 ahli tata negara tentang kinerja MK. Laporan indeks persepsi ini dilakukan sejak 7 sampai 15 Oktober 2013.

Survei kuantitatif itu menggunakan metode purposif dalam menetapkan sampel survei, yang mana Setara Institute memilih dan menetapkan secara cermat 200 ahli yang memiliki ciri-ciri spesifik dan karakteristik tertentu sehingga relevan dengan struktur dan tujuan penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini adalah web-based survey. Di mana para responden yang terpilih mengisi kuosioner di website Setara Institute sesuai dengan username dan password yang diberikan. Sehinggga keberulangan mengisi kuosioner dapat dihindari. (Mut/Ism)