Normalisasi Sungai, Jokowi: Kanan-Kiri Banyak Pemukiman

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku sulit melaksanakan program normalisasi sungai dan waduk di DKI Jakarta. Salah satu yang menjadi hambatan, adalah banyaknya pemukiman ilegal yang berada di tepi sungai atau waduk.

"Problemnya jalan inspeksi, tapi kanan-kiri ada pemukiman. Kita kesulitan, nanti truknya taro di mana? Truk nggak bisa masuk, jalan inpeksinya diduduki rumah ilegal," ujar Jokowi di Waduk Sunter, Jakarta Utara, Rabu (6/10/2013).

Menurut Jokowi, untuk melakukan normalisasi sungai atau waduk, pihaknya perlu membuat jalan inspeksi yang berfungsi sebagai jalan keluar masuk kendaraan berat untuk mengangkut material bangunan.

Sedangkan di hampir sebagian sungai di Jakarta saat ini, lokasi yang diperuntukkan sebagai jalan ispeksi telah dipenuhi oleh pemukiman ilegal.

Jokowi pun mencontohkan, beberapa sungai yang akan dikeruk yaitu Kali Cipinang dan Kali Baru yang harus tertunda proses normalisasinya, karena banyak pemukiman ilegal yang berdiri di kedua sungai tersebut.

"Seperti di Kali Cipinang, kalau mau ngeruk, naikin ke truknya lewat mana? Di Kali Baru juga, rumah-rumah itu berdiri mepet 1 cmdari sungai," ujar mantan Walikota Solo ini.

Lantas, kapan pihaknya akan merelokasi? Jokowi tidak bisa menjawab. Menurutnya, untuk merelokasi seluruh warga yang tinggal dibantaran sungai atau waduk, pihaknya membutuhkan ratusan rumah susun sewa (Rusunawa) sebagai lokasi penampungan warga.

Namun, disatu sisi, Jokowi mengakui sampai saat ini jumlah hunian Rusunawa yang ada belum mampu menampung seluruh warga bantaran sungai dan waduk. "Ya kalau mau direlokasi Rusunawa nya mana? Sudah penuh semua, sudah full, mereka mau ditempatkan kemana?," ungkap Jokowi. (Tnt/Ism)