PAN: Pilkada Tak Langsung Perbesar Peluang Politik Dinasti

Partai Amanat Nasional (PAN) menilai, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD tidak dapat mencegah terjadinya politik dinasti. Justru hal itu dapat memperbesar terjadinya politik dinasti.

"Itu argumen yang tidak ada dasarnya. Logikanya tidak nyambung. Jadi pemilihan oleh DPRD bukan alat mencegah politik dinasti. Bisa mengurangi tapi bisa juga malah memperbesar dinasti," kata Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo saat dihubungi Liputan6.com, di Jakarta, Jumat (18/10/2013).

Drajad tidak setuju dengan pandangan Kemendagri yang menyatakan jika Pilkada dikembalikan lagi ke DPRD akan mengakhiri politik dinasti. Ini disebabkan karena pemilihan melalui DPRD, membuat penganut politik dinasti tidak dapat lagi mengusung kerabat atau sanak saudaranya karena pemilihan dilakukan oleh DPRD.

Drajad mencontohkan, politik dinasti yang terjadi di Partai Demokrat dengan kuatnya politik dinasti yang dibangun oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Bagaimana jika ada keluarga SBY yang maju di satu daerah? Tentu seluruh anggota FPD di DPRD daerah tersebut akan mati-matian memperjuangkan anggota keluarga SBY tersebut," ujar politisi yang juga pengamat ekonomi ini.

Drajad mencermati, karena yang memilih adalah DPRD maka politik uang akan beralih ke DPRD. Bahkan, politik uang bakal semakin subur dengan nantinya akan banyak anggota DPRD masuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Sebaiknya Kemendagri cari argumen yang cerdas jika memang ingin mengembalikan pilkada ke DPRD," ungkap Drajad.

Drajad mengingatkan, ketika berpindah ke pilkada langsung dikarenakan antara lain maraknya politik uang di DPRD. Selain itu, agar kepala daerah tidak sedikit-sedikit diperas DPRD dengan ancaman pemakzulan. Untuk itu, tegas dia, partainya lebih setuju pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat. "Itu antara lain alasan-alasan kenapa ke pemilihan langsung," tegas Drajad. (Mvi/Ism)