DPRD DKI: Pemindahan Ibukota Negara Pemborosan

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menilai pemindahan ibukota negara dari Jakarta adalah pemborosan. Hal ini karena pemindahan membutuhkan biaya yang besar.

"Sudah tepat, tapi waktunya enggak pas. Sekarang krisis itu soal mahal biayanya. Kalau dipaksakan pemborosan," ujar pria yang akrab disapa Sani itu saat dihubungi di Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Sebab, apabila ibukota dipindahkan secara keseluruhan ke kota lain, pemerintah harus memulai dari awal membangun infrastruktur untuk menata lokasi yang baru. Selain itu, pembangunan itu akan menghabiskan dana yang tidak sedikit. Menurutnya, jika pindah secara total pemerintah harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 200 triliun untuk membenahi ibukota yang baru.

Maka dari itu, yang ia setujui adalah pemindahan setengah ibukota yaitu, hanya pusat pemerintahan dipindahkan dan Jakarta sepenuhnya menjadi pusat bisnis. "Konsentrasi administrasi buat ibukota, kayak Malaysia. Kuala Lumpur buat bisnis saja. Pusat administrasi pemerintah beda lagi," kata Sani.

Namun, ia menyatakan, yang paling memungkin saat ini dilakukan adalah penataan kembali DKI Jakarta dengan memperbaiki seluruh infrastrukturnya. Seperti penambahan transportasi umum yang lebih nyaman dan baik, hingga mengamankan Jakarta dari bencana banjir dengan membangun bendungan raksasa di pantai utara untuk antisipasi riset yang menyebutkan tahun 2050 Jakarta akan tenggelam.

"Ada setengah harga saja. Jakarta bisa jadi luar biasa," tukas Sani. (Mvi/Mut)