Upah Buruh Jakarta Dinilai Masih Tergerus dengan Biaya Hidup

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menyoroti adanya ketimpangan antara laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan para pekerja, khususnya di ibu kota. Karena itu, dia akan terus memperjuangkan kondisi buruh yang sampai saat ini masih dari kata ideal.

"Pertumbuhan ekonomi Jakarta tidak otomatis menetes ke buruh. Masih banyak pekerja yang hidup di batas minimum, bahkan tidak sedikit yang upahnya tergerus kebutuhan hidup kota yang terus naik," kata dia, Jumat (1/5/2026).

Politikus PDIP ini mengkritik praktik hubungan kerja yang dinilai eksploitatif dan sistem kerja outsourcing yang dinilai hanya merugikan pekerja. Seperti dilansir dari Antara, dia juga menemukan pola kerja kontrak berulang dan outsourcing yang dipakai untuk menghindari kewajiban perusahaan terhadap buruh.

"Ini bukan lagi kasus sporadis, tapi sudah menjadi pola yang harus dihentikan," ungkap Yuke.

Ia menilai lemahnya pengawasan membuat pelanggaran ketenagakerjaan kerap berulang tanpa sanksi tegas. Yuke juga menyoroti semakin besarnya pertumbuhan pekerja informal di Jakarta, namun belum diimbangi regulasi memadai.

"Kalau pengawasan lemah, perusahaan akan terus mencari celah. Buruh yang akhirnya menanggung risiko, dari jam kerja berlebih hingga minimnya jaminan sosial," ungkap dia.

Karena itu, masih kata Yuke, DPRD DKI Jakarta akan mendorong pengetatan regulasi dan pengawasan dengan audit ketenagakerjaan secara berkala dan transparan, serta memastikan sanksi benar-benar dijalankan bagi pelanggar.

Selain itu, masih kata dia, DPRD Provinsi Jakarta juga menyiapkan inisiatif kebijakan yang lebih progresif seperti skema perlindungan sosial daerah yang lebih inklusif, termasuk untuk pekerja informal dan pekerja lepas (gig worker) agar mereka punya jaring pengaman yang jelas.

Yuke menekankan pentingnya intervensi pada aspek upah dan biaya hidup. Upah layak bagi seluruh pekerja bukan hanya menjamin kehidupan, jauh dari itu akan membuat iklim industri menjadi lebih baik.

"Ke depan, kebijakan pengupahan harus lebih realistis terhadap biaya hidup Jakarta. Tidak cukup hanya mengikuti formula, tapi harus benar-benar menjawab kebutuhan riil buruh," ucapnya.

Yuke memastikan DPRD akan memperkuat keberpihakan politik anggaran bagi buruh.