Top 3 News: Heboh Guru Honorer Tak Lagi Bisa Ngajar Mulai 2027, Kemendikdasmen Langsung Klarifikasi

Liputan6.com, Jakarta - Top 3 news hari ini terkait Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan guru honorer atau non-ASN tidak dilarang mengajar pada 2027.

Penegasan itu disampaikan menyusul munculnya kekhawatiran setelah terbit Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026.

Dirjen GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani menjelaskan, SE itu bukan untuk menghentikan guru honorer, melainkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam penataan status guru non-ASN.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa oknum anggota TNI yang menjadi pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, akan dijatuhi sanksi hukum terberat.

Sjafrie mengklaim, sistem peradilan militer di Indonesia memiliki standar penegakan hukum yang sangat ketat dan disiplin tinggi terhadap setiap bentuk pelanggaran prajurit.

Sjafrie memastikan, penegakan disiplin di internal TNI berjalan tanpa pandang bulu, tidak melihat pangkat maupun jabatan yang melekat pada pelaku. Sebagai bukti ketegasan peradilan militer, Sjafrie mencontohkan adanya perwira tinggi TNI yang tetap dijatuhi hukuman berat saat terbukti bersalah.

Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 20 Mei 2026.

Kehadiran tersebut disebut menjadi yang pertama sejak Prabowo menjabat sebagai presiden. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kehadiran Prabowo bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional.

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo ingin mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat persatuan, terutama dalam menjaga perekonomian nasional.

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Selasa 19 Mei 2026:

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan guru honorer atau non-ASN tidak dilarang mengajar pada 2027. Penegasan itu disampaikan menyusul munculnya kekhawatiran setelah terbit Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026.

Dirjen GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani menjelaskan, SE itu bukan untuk menghentikan guru honorer, melainkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam penataan status guru non-ASN.

"Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027. Jadi yang ditata adalah statusnya, bukan menghentikan gurunya," ujar Nunuk dalam rapat bersama Komisi X DPR RI, Selasa 19 Mei 2026.

Menurut Nunuk, SE tersebut mengatur guru non-ASN yang terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan itu tidak berlaku bagi sekolah swasta.

Selengkapnya...

Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa oknum anggota TNI yang menjadi pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, akan dijatuhi sanksi hukum terberat.

Sjafrie mengklaim, sistem peradilan militer di Indonesia memiliki standar penegakan hukum yang sangat ketat dan disiplin tinggi terhadap setiap bentuk pelanggaran prajurit.

"Jadi kalau tadi ada bicara soal penyiraman, bisa lebih berat hukumannya. Jadi ini supaya Bapak tahu bahwa peradilan militer itu tinggi sekali nilainya," kata Sjafrie dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa 19 Mei 2026.

Ia memastikan, penegakan disiplin di internal TNI berjalan tanpa pandang bulu, tidak melihat pangkat maupun jabatan yang melekat pada pelaku. Sebagai bukti ketegasan peradilan militer, Sjafrie mencontohkan adanya perwira tinggi TNI yang tetap dijatuhi hukuman berat saat terbukti bersalah.

Selengkapnya...

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Kehadiran tersebut disebut menjadi yang pertama sejak Prabowo menjabat sebagai presiden.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kehadiran Prabowo bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional.

"Kebetulan tanggal 20 Hari Kebangkitan Nasional jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan," kata Prasetyo kepada awak media, Selasa 19 Mei 2026.

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo ingin mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat persatuan, terutama dalam menjaga perekonomian nasional.

Selengkapnya...