Mensesneg Ungkap Alasan Prabowo Hadir Langsung di Rapat Paripurna DPR

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Kehadiran tersebut disebut menjadi yang pertama sejak Prabowo menjabat sebagai presiden.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kehadiran Prabowo bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional.

“Kebetulan tanggal 20 Hari Kebangkitan Nasional jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan,” kata Prasetyo kepada awak media, Selasa (19/5/2026).

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo ingin mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat persatuan, terutama dalam menjaga perekonomian nasional.

“Sebagai satu bangsa terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membenarkan rencana kehadiran Prabowo dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026.

“Ya, rencananya seperti itu ya (Prabowo hadir),” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Saan, dalam rapat tersebut Prabowo akan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.

“Jadi, untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung oleh Presiden,” ujarnya.

Saan menyebut kehadiran Prabowo dalam rapat paripurna DPR menjadi yang pertama sejak menjabat sebagai kepala negara.

“Ya, yang saya tahu ya (perdana),” kata dia.

Rapat paripurna dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 20 Mei 2026 pukul 09.00 WIB.

Selain agenda penyampaian KEM dan PPKF RAPBN 2027 oleh pemerintah, rapat juga akan membahas laporan Badan Legislasi DPR terkait evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2026 yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Agenda lainnya yakni penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III DPR tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya akan diputuskan menjadi RUU usul DPR RI.