Cuaca Ekstrem Berlanjut, Anggota Komisi VIII Ingatkan Penanganan Bencana Tak Bisa Lagi Reaktif

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhamad Abdul Azis Sefudin, mengingatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar memperkuat langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrem yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.

Ia menilai pola penanganan bencana tidak bisa lagi hanya berfokus pada respons setelah kejadian, melainkan harus dibangun melalui sistem antisipasi yang aktif dan terukur sejak awal.

“Penanganan bencana tidak bisa lagi bersifat reaktif. Negara jangan baru bergerak setelah korban berjatuhan atau kerusakan meluas. Antisipasi harus diperkuat sejak awal ketika potensi cuaca ekstrem mulai terdeteksi,” kata Azis, Senin (18/5/2026).

Menurut politisi muda PDIP itu, intensitas bencana hidrometeorologi yang terus berulang dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa ancaman cuaca ekstrem kini tidak lagi bersifat musiman. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat dan daerah harus memiliki pola kerja yang lebih cepat, adaptif, dan siaga dalam menghadapi potensi bencana.

“Situasi sekarang menunjukkan bahwa ancaman bencana bisa terjadi kapan saja dan di banyak wilayah secara bersamaan. Karena itu pola kerja penanganannya juga harus berubah, tidak bisa lagi menunggu keadaan memburuk baru bergerak,” ujar Azis.

Legislator Dapil Jawa Barat III (Kabupaten Cianjur-Kota Bogor) ini menilai monitoring cuaca ekstrem harian perlu dilakukan secara lebih agresif melalui koordinasi yang kuat antara BNPB, BMKG, dan pemerintah daerah. Menurutnya, informasi potensi cuaca buruk harus benar-benar diterjemahkan menjadi langkah kesiapan di lapangan, bukan hanya sebatas peringatan administratif.

“Peringatan dini harus aktif sampai level desa. Informasi cuaca ekstrem harus cepat diterima masyarakat dan diikuti langkah konkret dari aparat daerah, mulai dari kesiapan personel, jalur evakuasi, hingga langkah mitigasi di wilayah rawan,” ujar Azis.

Azis juga mendorong BNPB memastikan distribusi logistik siap pakai tersedia di daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap banjir, longsor, maupun bencana hidrometeorologi lainnya. Menurutnya, keterlambatan distribusi bantuan masih menjadi persoalan yang kerap terjadi saat bencana melanda.

“Logistik jangan baru digerakkan ketika bencana sudah besar. Daerah rawan harus memiliki kesiapan stok dan akses distribusi yang jelas agar penanganan darurat bisa lebih cepat,” katanya.

Selain itu, Azis juga menekankan pentingnya simulasi kebencanaan dan edukasi rutin kepada masyarakat agar budaya sadar bencana semakin kuat. Menurutnya, mitigasi harus menjadi bagian penting dalam sistem penanggulangan bencana nasional.

“Edukasi dan simulasi harus dilakukan secara rutin, bukan hanya ketika terjadi bencana besar. Masyarakat perlu dibiasakan memahami langkah penyelamatan diri dan pola evakuasi saat situasi darurat terjadi,” pungkasnya.