Prabowo Pastikan Uang Hasil Rampasan Dipakai buat Perbaiki Sekolah dan Puskesmas

Prabowo mendapat informasi ada 10.000 puskesmas perlu diperbaiki dan butuh dana Rp 20 Triliun.

Diterbitkan 14 Mei 2026, 12:02 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan bahwa ada 10.000 puskesmas di Indonesia yang belum pernah diperbaiki sejak era Presiden kedua RI, Soeharto. Dia mengatakan setidaknya butuh Rp 20 triliun untuk memperbaiki atau merenovasi 10.000 puskesmas tersebut.

"Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan: 'Pak, kita punya 10.000 Puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, Puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki'," kata Prabowo saat menghadiri Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026).

"Saya bilang: 'Kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000 (puskesmas)? Kira-kira satu Puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun," sambungnya.

Prabowo mengapresiasi kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang kembali menyelamatkan kekayaan negara sebesar Rp 10,2 triliun. Prabowo menegaskan uang sitaan tersebut akan dipergunakan untuk memperbaiki 5.000 puskesmas.

"Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 Puskesmas, Rp 10 triliun," ujarnya.

Menurut dia, Satgas PKH akan menyerahkan uang hasil rampasan sebesar Rp 11 triliun pada Juni 2026. Selain itu, ada Rp3 9 triliun uang koruptor di bank yang akan diambil alih pemerintah untuk kepentingan rakyat.

Prabowo memastikan semua uang rampasan akan digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya, memperbaiki sekolah dan puskesmas.

"Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan, uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor dan para maling-maling dan perampok-perampok tersebut," jelas Prabowo.

Prabowo Puji Satgas PKH

 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku senang menyaksikan penyerahan denda administratif sebesar Rp 10,2 triliun dari hasil penertiban kawasan hutan untuk kesekian kalinya. Prabowo mengungkapkan total denda administratif yang sudah diserahkan ke kas negara mencapai Rp40 triliun.

"Saya kira ini sudah acara yang kesekian kali—sudah keberapa kali ini? Keempat kali ya. Keempat kali dengan total penyerahan kurang lebih Rp40 triliun rupiah kurang lebih ya," kata Prabowo saat menghadiri Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Kejaksaan Agung (Kejagung) Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026).

"Saya senang kalau diundang terus acara begini. Tiap undangan lihat secara fisik 10 triliun," sambungnya.

Dia menerima laporan bahwa ada penyerahan uang hasil rampasan sebesar Rp11 triliun pada Juni 2026. Selain itu, ada Rp39 triliun uang milik koruptor yang disimpan di rekening tak jelas. "Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada Rp49 triliun," jelasnya.

Prabowo menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang telah menyelamatkan kekayaan Indonesia. Dia menyebut saat ini rakyat Indonesia sudah menginginkan hasil nyata, bukan lagi sekedar seremonial.

"Saya kira saudara-saudara, acara-acara seperti ini jangan kita anggap hanya seremoni atau show. Tapi pandangan saya, keyakinan saya, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, sudah pada tahap bahwa rakyat kita ingin melihat bukti," tutur dia.

"Saya merasakan rakyat kita ini agak bosan kalau dengar sambutan-sambutan, wejangan-wejangan. Itu yang pengalaman saya. Jadi rakyat kita harus lihat: 'Ini lho uang, hari ini 10 triliun'," sambung Prabowo

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6