Penahanan Bupati Tulungagung Diperpanjang, Begini Penjelasan KPK

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, beserta ajudannya selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perpanjangan dilakukan karena penyidik masih melengkapi berkas perkara dan mendalami barang bukti hasil penggeledahan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi untuk memperkuat proses penyidikan.

“Penyidik masih terus melengkapi berkas yang dibutuhkan, baik dari pemeriksaan tersangka, saksi, maupun hasil kegiatan penggeledahan,” kata Budi, Rabu (13/5/2026).

Menurut dia, masa penahanan awal selama 20 hari telah berakhir pada 30 April 2026 dan kini diperpanjang demi kebutuhan penyidikan lanjutan.

Selain itu, KPK juga masih menyita sejumlah telepon seluler milik pejabat di Tulungagung yang sebelumnya dibawa ke Jakarta sebagai barang bukti elektronik. Penyidik mendalami dugaan praktik pemerasan yang disebut melibatkan sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Meski begitu, hingga pekan kedua Mei 2026, KPK belum menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap para saksi dalam perkara tersebut.

“Belum ada pemanggilan saksi dalam perkara di Tulungagung. Jika kembali ada pemeriksaan saksi, kami akan update,” ujar Budi, dilansir Antara.

Dalam kasus ini, Gatut Sunu Wibowo ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pemerasan terhadap 16 OPD di Kabupaten Tulungagung. Penyidik menduga tersangka menggunakan surat pengunduran diri kepala OPD sebagai alat tekanan untuk meminta setoran uang.

Total permintaan uang dalam perkara itu disebut mencapai Rp 5 miliar, dengan sekitar Rp 2,7 miliar di antaranya diduga sudah terealisasi.

KPK juga mendalami dugaan penggunaan uang hasil korupsi untuk berbagai kebutuhan pribadi dan operasional, mulai dari tunjangan hari raya, pembelian barang bermerek, biaya pengobatan, jamuan makan pejabat, hingga perjalanan dinas.

Dalam proses penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menggeledah sejumlah kantor dinas, rumah dinas, hingga rumah pribadi tersangka. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita uang tunai sekitar Rp 428 juta, dokumen, serta sejumlah barang mewah.