Prabowo Ratifikasi ILO 188: Pertama Kali dalam Sejarah, Nelayan Diurus Negara

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan kado pada peringatan Hari Buruh tahun ini. Setelah menerbitkan Keputusan Presiden tentang Satgas Mitigasi PHK, Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah telah meratifikasi aturan dari International Labour Organization (ILO).

"Saudara-saudara sekalian, ada satu lagi hadiah untuk buruh. Saya juga baru saja menandatangani Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan," kata Prabowo saat berpidato pada May Day di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Menurut dia, aturan itu turut menandai resminya 1.386 kampung nelayan. Dia pun mengklaim, sepanjang sejarah bangsa Indonesia, baru di rezimnya kelompok nelayan diurus negara.

"Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, nelayan diurus. Tahun depan kita akan buka 1.500 kampung nelayan, tahun depannya lagi 1.500. Semuanya nanti kurang lebih ada 6 juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya dengan anak dan istri," janji Prabowo.

Prabowo mencatat, ada 20 juta lebih rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup sebagai nelayan. Karena itu, dia ingin hidup mereka lebih baik dan bisa lebih sejahtera.

"Yang selama ini mereka susah, mereka melaut tanpa es, sekarang kita bikin pabrik es di tiap kampung nelayan. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka," dia menandasi.

Prabowo mengumumkan telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) dan Kesejahteraan Buruh. Kebijakan ini dianggap sebagai payung hukum untuk memperkuat perlindungan pekerja dari ancaman PHK.

“Saya sudah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan, keberadaan Satgas tersebut menjadi bentuk komitmen negara dalam melindungi buruh di tengah potensi tekanan ketenagakerjaan. Pemerintah, kata dia, tidak akan tinggal diam jika terjadi ancaman PHK terhadap pekerja.

“Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh. Yang diancam PHK, kita akan membela dan kita akan lindungi,” ujarnya.

Dia juga menambahkan, negara siap mengambil langkah jika perusahaan tidak mampu bertahan. Menurutnya, pemerintah akan memastikan kepentingan pekerja tetap menjadi prioritas.

“Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat. Negara kita akan mengambil alih, kita akan membela rakyat Indonesia,” tegasnya.