Anggaran Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Tembus Rp 282 Miliar, Ini Rincian Alokasinya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan anggaran program sekolah swasta gratis hingga mencapai Rp 282,4 miliar pada 2026. Hal ini terjadi seiring perluasan jumlah sekolah menjadi 103 sekolah pada tahun ini.

Adapun perluasan sekolah tersebut tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta yang diteken oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Nahdiana lonjakan anggaran terjadi karena adanya penambahan 63 sekolah swasta baru yang akan mulai menerima bantuan pada tahun ajaran baru Juli 2026.

"Tahun 2025 sekitar Rp 107 miliar. Kalau yang sekarang dengan penambahan 63 itu jadi Rp282,4 miliar," kata Nahdiana di Balai Kota DKI Jakarta, dikutip Kamis (23/4/2026).

Nahdiana menjelaskan, anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan operasional sekolah, termasuk penerimaan peserta didik baru, pengembangan sarana dan prasarana seperti ruang belajar dan perpustakaan, serta kegiatan peningkatan mutu pendidikan.

Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler, asesmen pembelajaran, hingga pembayaran gaji dan honor tenaga pendidik.

“Jadi dia buat penerimaan peserta didik baru, lalu untuk pengembangan sarana prasarana, kegiatan yang mendukung mutu dan pembayaran gaji dan honor guru,” ujarnya.

Seiring besarnya anggaran yang digelontorkan, Pemprov DKI juga mengatur agar sekolah swasta yang terdaftar sebagai penerima bantuan tidak diperbolehkan menarik biaya apa pun dari siswa.

“Dia tidak boleh lagi memungut apa pun ke peserta didik. Di Pasal 20 Pergub itu ada, sekolah swasta yang menerima pendanaan pendidikan dilarang memungut biaya dalam bentuk apa pun,” jelas Nahdiana.

Terkait penyaluran dana, Nahdiana menyebut mekanisme pencairan masih akan dievaluasi. Saat ini, pembayaran dilakukan per semester, namun ke depan berpotensi diubah agar lebih cepat dan efisien.

“Nanti untuk ke depan berdasarkan masukan-masukan akan kita lihat lagi apakah seperti Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) per 3 bulan, itu akan kita lihat lagi,” ucapnya.

Ia juga menegaskan keterlambatan pencairan pada tahap awal program sekolah swasta bukan disebabkan kelalaian pemerintah, melainkan karena proses penyusunan dan harmonisasi regulasi yang baru rampung pada akhir 2025 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Seolah-olah di bulan Juli sampai November itu tidak kebayar, padahal kan kita nunggu regulasinya, jadi sebenarnya bukan terlambat ya,” kata Nahdiana.