Napas Terakhir Republik Darurat di Rimba Sumatera

Liputan6.com, Jakarta - Minggu pagi, 19 Desember 1948, langit di atas Yogyakarta mendadak pekak oleh raungan mesin pesawat dan ledakan bom. Ibu kota Republik Indonesia itu sedang digempur habis-habisan oleh pasukan Belanda.

Belum sempat debu akibat serangan di Jawa mengendap, hanya berselang satu jam, Belanda juga membombardir Bukittinggi. Sumatera Barat adalah target vital, karena kota di kaki Gunung Singgalang inilah yang disiapkan menjadi benteng terakhir andai Yogyakarta lumpuh.

Di tengah situasi genting yang mencekam, tepat tiga jam setelah serangan dimulai, Presiden Sukarno mengambil langkah krusial. Dalam sidang kabinet darurat di Yogyakarta, Bung Karno memutuskan untuk memberikan mandat penuh kepada Menteri Kemakmuran, Sjafruddin Prawiranegara, yang saat itu kebetulan sedang berada di Sumatera Barat.

Ada dua keputusan berat yang lahir dari rapat tersebut. Pertama, Sukarno dan Hatta memilih tetap tinggal di Yogyakarta meski sadar risiko ditangkap sudah di depan mata. Kedua, memberikan kuasa kepada Sjafruddin untuk segera membentuk pemerintahan darurat. Benar saja, tak lama setelah rapat bubar, duet pemimpin bangsa itu ditawan dan dibuang ke Pulau Bangka.

Sumpah di Tepi Ngarai Sianok

Mendengar kabar jatuhnya Yogyakarta, Sjafruddin tidak tinggal diam. Ia segera berunding dengan Gubernur Sumatera, Tgk Moh Hasan. Sore itu, sekitar pukul 18.00 WIB, di sebuah rumah sederhana yang letaknya tak jauh dari keindahan Ngarai Sianok yang sunyi, sebuah keputusan sejarah diambil. Hasan menyetujui pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) sesuai instruksi yang dikirimkan Sukarno.

Tepat pada 22 Desember 1948, PDRI resmi diproklamirkan. Sjafruddin berdiri sebagai nakhoda utama, didampingi jajaran menteri yang siap bertaruh nyawa. Ada Teuku Mohammad Hassan (Wakil Ketua sekaligus Menteri Dalam Negeri/PPK/Agama), Sutan Mohammad Rasjid (Menteri Keamanan/Sosial), Lukman Hakim (Menteri Keuangan/Kehakiman), Ir. Mananti Sitompul (Menteri Pekerjaan Umum/Kesehatan), serta Ir. Indracaya (Menteri Perhubungan/Kemakmuran).

Sementara di tengah hutan, Jenderal Sudirman tetap teguh memegang komando sebagai Panglima Besar Angkatan Perang.

Setelah proklamasi itu, hidup Sjafruddin dan kabinetnya berubah menjadi pelarian panjang. Menjadi musuh paling dicari Belanda, mereka harus berpindah-pindah, menembus hutan rimba demi menghindari kejaran peluru musuh.

Tak jarang, para pemimpin bangsa ini harus bermalam di semak belukar pinggiran Sungai Batanghari, tidur berselimut lembapnya udara hutan dengan sisa-sisa pasokan makanan yang terus menipis. Namun, lapar tak sanggup menyurutkan semangat mereka.

Untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia belum mati, pada 23 Desember 1948, Sjafruddin mengudara melalui radio. Suaranya memecah keheningan, menguatkan moral rakyat dan prajurit TNI yang sedang bergerilya. Berikut adalah pidato lengkap yang ia sampaikan:

"Belanda menyerang pada hari Minggu, hari yang biasa dipergunakan oleh kaum Nasrani untuk memuja Tuhan. Mereka menyerang pada saat tidak lama lagi akan merayakan hari Natal Isa AS, hari suci dan perdamaian bagi umat Nasrani. Justru karena itu semuanya, maka lebih-lebih perbuatan Belanda yang mengakui dirinya beragama Kristen, menunjukkan lebih jelas dan nyata sifat dan tabiat bangsa Belanda: Liciknya, curangnya, dan kejamnya.

Karena serangan tiba-tiba itu mereka telah berhasil menawan Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, dan beberapa pembesar lain. Dengan demikian, mereka menduga menghadapi suatu keadaan negara republik Indonesia yang dapat disamakan dengan Belanda sendiri pada suatu saat negaranya diduduki Jerman dalam Perang Dunia II, ketika rakyatnya kehilangan akal, pemimpinnya putus asa dan negaranya tidak dapat ditolong lagi.

Tetapi kita membuktikan bahwa perhitungan Belanda itu sama sekali meleset. Belanda mengira bahwa dengan ditawannya pemimpin-pemimpin kita yang tertinggi, pemimpin-pemimpin lain akan putus asa. Negara RI tidak tergantung kepada Sukarno-Hatta, sekalipun kedua pemimpin itu sangat berharga bagi kita. Patah tumbuh hilang berganti!

Kepada seluruh Angkatan Perang Negara RI kami serukan: Bertempurlah, gempurlah Belanda di mana saja dan dengan apa saja mereka dapat dibasmi. Jangan letakkan senjata, menghentikan tembak-menembak kalau belum ada perintah dari pemerintah yang kami pimpin. Camkanlah hal ini untuk menghindarkan tipuan-tipuan musuh!"

Pidato ini bukan sekadar kata-kata. Getarannya tertangkap oleh stasiun radio di Singapura hingga disadap oleh radio Belanda di Riau. Akibatnya, perburuan terhadap tokoh PDRI semakin gila-gilaan. Sjafruddin dan kawan-kawan pun terpaksa menyamar demi terus bergerak.

Kegigihan PDRI membuahkan hasil. Pada pertengahan 1949, posisi Belanda terjepit. Dunia internasional mengecam agresi mereka. Sadar tak bisa berkuasa penuh, Belanda akhirnya melunak dan memilih berunding melalui Perjanjian Roem-Royen.

Setelah situasi stabil, Sjafruddin menunjukkan integritas luar biasa. Pada 13 Juli 1949, ia mengembalikan mandat kekuasaan kepada Ir. Soekarno. Ia kemudian melanjutkan pengabdiannya sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan di era Kabinet Hatta.

Sebagai Menteri Keuangan pada Maret 1950, ia mengambil kebijakan moneter yang sangat berani dan kontroversial, yakni memotong nilai uang kertas Rp 5 ke atas menjadi separuhnya. Kebijakan ini melegenda dengan sebutan "Gunting Sjafruddin".

Tak hanya itu, dedikasinya pada stabilitas ekonomi membawanya menjadi orang nomor satu di bank sentral Indonesia yang pertama pada tahun 1951, setelah sebelumnya memimpin Javasche Bank.