72 Siswa Dirawat Usai Konsumsi MBG di Jaktim, DPRD DKI Minta Pengawasan Diperketat

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin merespons kasus keracunan yang melibatkan 72 siswa di Jakarta Timur (Jaktim) hingga harus menjalani perawatan. Siswa dari empat sekolah di Jaktim tersebut diduga mengalami keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pondok Kelapa 2.

Khoirudin menyoroti soal lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program MBG tersebut. Dia menilai bahwa pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan konsumsi anak-anak harus diawasi secara serius.

“DPRD DKI Jakarta memandang peristiwa ini sebagai hal yang perlu disikapi secara serius dan menyeluruh, terutama dalam memastikan standar keamanan pangan dalam setiap program pelayanan publik benar-benar terjaga,” kata Khoirudin kepada Liputan6.com, Minggu (5/4/2026).

Dia juga mendorong dilakukan penelusuran secara komprehensif dan transparan untuk mengungkap penyebab pasti kejadian tersebut. Menurutnya, langkah ini penting sebagai dasar evaluasi, sekaligus untuk mencegah kejadian serupa terulang.

“Kami mendorong agar dilakukan penelusuran secara komprehensif dan transparan, sehingga akar permasalahan dapat diketahui dengan jelas, sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama,” ucapnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berujar bahwa pengawasan terhadap penyedia layanan dalam program MBG perlu diperkuat, mengingat program tersebut menyasar pelajar. Lebih lanjut, Khoirudin menekankan pentingnya sistem kontrol kualitas yang lebih ketat dan berlapis dalam setiap tahapan penyediaan makanan.

Dia juga berharap agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat memperkuat mekanisme pengawasan serta memastikan adanya respons cepat dan terkoordinasi dalam setiap kejadian di lapangan.

“Yang lebih penting adalah memastikan bahwa proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh, disertai perbaikan sistem pengawasan dan standar operasional,” tandasnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris meminta SPPG Pondok Kelapa 2, Duren Sawit ditutup permanen setelah empat sekolah mengalami keracunan menu MBG. Menurutnya, sanksi pembekuan sementara tidak cukup mengingat seriusnya dampak yang ditimbulkan.

"Sanksi berupa suspensi atau pembekuan sementara bagi SPPG Pondok Kelapa 2 sama sekali tidak cukup untuk menjawab seriusnya dampak yang ditimbulkan," kata Charles kepada wartawan, Minggu (5/4/2026).

Menurut Charles, SPPG yang lalai dan menyebabkan siswa keracunan harus ditutup permanen dan dicabut izin operasionalnya. Menurutnya hal ini harus menjadi standar penegakan bagi Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kami menegaskan bahwa setiap SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan pangan harus ditutup secara permanen dan dicabut izin operasionalnya, tanpa pengecualian. Kebijakan ini tidak boleh bersifat kasuistik atau terbatas pada satu kejadian saja, melainkan harus menjadi standar penegakan hukum dan pengawasan nasional," ujar Charles.

"Penutupan permanen adalah bentuk pertanggungjawaban moral sekaligus instrumen efek jera," tambahnya.

Menurutnya, keracunan siswa menjadi bukti kegagalan dalam penerapan standar keamanan pangan, higiene sanitasi, serta pengawasan mutu (quality control) secara ketat dan konsisten. Dia menyebut sanksi penutupan permanen bisa menjadi peringatan bagi SPPG yang lain.

"Sanksi penutupan permanen harus menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara agar tidak bermain-main dengan keselamatan rakyat," ujarnya.

Politikus PDIP itu juga meminta BGN melakukan audit investigative terhadap seluruh rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi makanan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) SPPG.

"Komisi IX akan mendorong penguatan fungsi pengawasan lapangan dengan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara lebih intensif dan sistematis di setiap unit layanan gizi. Negara tidak bisa hanya menunggu baru ada tindakan setelah korban berjatuhan," ujar Charles.