Soal Tahanan Rumah, Eks Penyidik Dorong KPK Terapkan Moratorium Pengalihan Penahanan

Liputan6.com, Jakarta - Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, buka suara mengenai keputusan KPK yang menjadikan tersangka korupsi haji 2023-2024 Yaqut Cholil Qoumas sebagai tahanan rumah. Ia menyesali kegaduhan yang terjadi saat ini.

"Hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi kalau saja KPK tetap berpedoman pada pakem yang selama ini dianut, yaitu tahanan korupsi KPK ya tempatnya di Rutan, bukan di tempat lain seperti rumah atau bahkan tahanan kota," kata Yudi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/3/2026).

Meski statusnya sudah dicabut, kritik kepada KPK di sosial media masih terjadi yang pada akhirnya membuat citra buruk pada instansi.

"Namun nasi sudah menjadi bubur, kecaman terhadap KPK marak di pemberitaan dan sosmed, tentu ini berbahaya bagi upaya KPK untuk mengembalikan citra mereka agar kembali dipercaya oleh masyarakat," jelas Budi.

Menurutnya, pengalihan status tahanan tidaklah sesederhana karena diatur dalam KUHAP baru. Ia menegaskan, korupsi adalah simbol kejahatan luar biasa, sehingga harus mendapatkan efek jera, salah satunya menempatkannya di rutan.

Selain itu, Yudi menegaskan bahwa penahanan oleh KPK, akan dilimpahkan ke pengadilan, menandakan bukti sudah cukup kuat dan penyidikan hampir rampung.

Bagi Yudi, jawaban apapun dari KPK sudah tidak akan digubris oleh publik, sehingga KPK yang sudah menyadari kesalahannya dan haruslah mempercepat kasus kuota haji untuk dibawa ke pengadilan. Dengan demikian, publik dapat menilai secara transparan kinerja KPK.

Keputusan KPK dapat memantik tahanan lain untuk mendapatkan keistimewaan yang sama. Sebab itu, KPK harus menegaskan tidak ada memberikan keistimewaan serupa dengan tersangka lain.

"KPK harus melakukan moratorium bahwa peralihan jenis tahanan ini tidak akan dilakukan oleh KPK ke depannya dan akan kembali menolak semua permohonan tersangka yang ditahan," ungkap dia.

Lebih lanjut, Yudi menilai bagi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) agar lebih proaktif melakukan penyelidikan kenapa peristiwa ini dapat terjadi.

"Karena kuncinya ada di penyidik, direktur penyidikan, deputi penindakan dan pimpinan KPK, panggil saja mereka untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengapa keputusan itu bisa diambil," tegas Yudi.

Dalam hal ini, Yudi menyebut Dewas KPK bukan berarti mengintervensi penegakan hukum secara materiil, melainkan sebagai perbaikan supaya peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dengan demikian, dewas menjalankan fungsinya dalam menjaga nama baik lembaga maupun arah pemberantasan korupsi.