Skenario Haji Pemerintah Usai Konflik di Timur Tengah: Tunda Keberangkatan hingga Ubah Rute

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah menyiapkan sejumlah skenario penyelenggaran ibadah haji 2026, menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah. Dahnil juga menegaskan, perintah Presiden Prabowo Subianto agar keselamatan jemaah haji menjadi prioritas utama.

"Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jemaah haji. Ini yang paling penting. Jadi, kita menyiapkan berbagai skenario dengan orientasi utama memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji pada bulan April," ujar Dahnil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (11/3/2026).

Dia menuturkan, pemerintah menyiapkan skenario agar kloter pertama haji dapat diberangkatkan pada 22 April 2026. Dahnil menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah dalam merumuskan langkah-langkah tersebut.

"Apabila tidak ada perubahan skenario atau eskalasi konflik menurun dan hal itu menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berangkat haji, maka pada tanggal 22 April akan menjadi keberangkatan kloter pertama. Namun, arahan Presiden jelas, semua kondisi dan semua skenario harus disiapkan," tutur Dahnil.

Selain itu, lanjut dia, skenario yang disiapkan berupa penundaan keberangkatan seperti yang pernah dilakukan saat Covid-19. Hal ini dilakukan apabila eskalasi di Timur Tengah dinilai berpotensi membahayakan jemaah haji Indonesia.

"Misalnya jika situasi membahayakan keselamatan, maka skenario penundaan bisa saja muncul. Apabila keselamatan warga negara kita terancam, kami akan membicarakannya dengan DPR dan menyesuaikan dengan arahan Presiden," kata Dahnil.

Dahnil juga membuka kemungkinan rute penerbangan jemaah haji menuju Arab Saudi akan dialihkan melalui Afrika. Namun, hal tersebut akan dibicarakan terlebih dahulu dengan otoritas penerbangan Arab Saudi maupun negara-negara lainnya.

"Kita siapkan rute penerbangannya berubah misalnya itu tentu bicara dengan otoritas penerbangan dan otoritas baik itu Saudi Arabia maupun berbagai negara yang nanti mempertimbangkan rute penerbangan kan ada rute yang berbeda," ucap dia.

"Misalnya lewat jalur selatan kemudian ada lewat Afrika yang juga diwacanakan oleh DPR," sambung Dahnil.

Dahnil memastikan skenario yang disiapkan tersebut memprioritaskan keselamatan jemaah. Pemerintah, kata dia, terus menjalin koordinasi intensif lintas kementerian untuk memastikan penyelenggaraan haji dapat berjalan dengan aman.

"Kami juga akan membahas berbagai skenario dengan DPR apabila konflik menunjukkan tanda-tanda yang dapat membahayakan jemaah haji kita," pungkas Dahnil.