Pemprov DKI Luncurkan Transjabodetabek Rute Blok M-Bandara Soetta Kamis 12 Maret 2026, Ini Tarifnya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan meluncurkan rute Transjabodetabek Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) pada Kamis 12 Maret 2026 sebagai bagian dari pengembangan layanan transportasi publik terintegrasi jelang Lebaran.

"Untuk Transjabodetabek akan kami resmikan pada tanggal 12 Maret jam 09.00 pagi," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam konferensi pers di Balairung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Meski begitu, Pramono menyebut, tarif layanan tersebut masih belum diputuskan. Dia menyatakan Pemprov DKI Jakarta saat ini masih mempertimbangkan berbagai aspek operasional sebelum menetapkan besaran tarif.

Ia memastikan tarif transportasi tersebut akan lebih terjangkau dibandingkan dengan moda transportasi lain menuju bandara.

Menurut dia, Transjabodetabek menuju bandara Soetta akan memiliki tiga titik pemberhentian yang turut memengaruhi biaya operasional layanan tersebut.

"Karena ternyata untuk ke Bandara itu ada tiga kali pemberhentian yang ada cost-nya juga," terang Pramono.

Meski tarif belum dipastikan, Pramono berujar untuk sementara waktu hingga periode Idulfitri tarif layanan akan disamakan dengan layanan Transjabodetabek yang telah ada, yakni sebesar Rp 3.500.

"Tapi pada saatnya nanti akan kami putuskan, yang jelas pasti jauh lebih murah dibandingkan naik transportasi yang lain maupun taksi," jela Pramono.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan dirinya dan Wakil Gubernur Rano Karno berada di Jakarta saat Idulfitri 1447 Hijriah. Dia menegaskan tidak ada agenda perjalanan ke luar negeri selama periode tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Pramono menanggapi Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 000.2.3/1171/SJ tertanggal 8 Maret 2026 tentang penundaan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah selama libur Hari Raya Idulfitri.

"Soal SE Kemendagri, kalau Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta untuk menyambut Idulfitri ini pasti di Jakarta. Karena kita pada Idulfitri pertama akan ada halalbihalal di Balai Kota,” kata Pramono dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Dia juga memastikan tidak ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang bepergian ke luar negeri, termasuk ibadah umrah, selama periode libur Idulfitri 1447 Hijriah.

"Enggak ada," ujar Pramono.

Dia menegaskan seluruh jajaran ASN Pemprov DKI akan tetap berada di Jakarta untuk menjalankan agenda resmi pemerintah daerah.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan agar seluruh kepala daerah tetap siaga di wilayah masing-masing guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal selama perayaan Idulfitri 1447 Hijriah. Hal tersebut selaras dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 000.2.3/1171/SJ tanggal 8 Maret 2026 tentang Penundaan Perjalanan ke Luar Negeri selama libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Kebijakan tersebut juga merespons fenomena sejumlah kepala daerah yang merencanakan perjalanan ibadah umrah mendekati Idulfitri, sehingga berpotensi tidak berada di daerah saat momentum penting tersebut. Padahal, kepala daerah adalah pimpinan tertinggi di wilayahnya, pemegang kekuasaan dan pengambil kebijakan yang bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat.

"Di saat puncak kegiatan masyarakat, masyarakat berlibur, kita jangan berlibur. Kita justru puncak kegiatan membuat yakin masyarakat bisa melaksanakan rangkaian hari raya, dengan arus mudik, arus balik, dengan harga-harga yang terkendali, tempat wisata yang dijaga baik, dikelola baik," ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Kesiapan Pemda pada Perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 H/Tahun 2026 yang digelar secara hybrid dari Aula Kantor Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Tanjungpinang, Senin (9/3/2026).

Dia menjelaskan, mobilitas masyarakat pada masa mudik dan arus balik perlu mendapat perhatian serius mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Tradisi mudik setiap Lebaran menyebabkan lonjakan pergerakan masyarakat dalam jumlah besar.

Selain itu, keamanan lingkungan juga perlu menjadi perhatian, terutama karena banyak rumah yang ditinggalkan pemiliknya saat mudik. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan keamanan lingkungan serta pembentukan pos-pos siaga di jalur mudik dan arus balik.

"Hal lain tentunya adalah masyarakat yang meninggalkan tempat, pulang kampung, rumahnya kosong, perlu dijaga, perlu diatur. Ada yang mungkin menitipkan kendaraannya kepada tetangga, kepada RT. Kemudian juga ada yang pos-pos siaga harus dibuat di jalur-jalur arus mudik-arus balik," kata Tito.