Muzani Sebut Indonesia Bisa Kapan Saja Keluar BoP, Tapi Ini Syaratnya

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan Indonesia dapat kapan saja keluar dari anggota Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, sebagaimana ditegaskan Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, saat ini eskalasi konflik di Timur Tengah meningkat.

"Bagi Indonesia masuk dan keluar BoP adalah sesuatu yang, yang sesuatu yang bisa saja terjadi seperti beberapa kali disebutkan oleh presiden. Kita bisa saja kapan saja bisa keluar," kata Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Dia menyampaikan bahwa BoP dibentuk untuk mempercepat proses kemerdekaan Palestina. Selain itu, BoP juga memiliki mandat untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi di Palestina.

Hanya saja, saat ini Amerika Serikat (AS) selaku penginsiasi organisasi BoP melakukan serangan ke Iran. Muzani menuturkan keputusan Indonesia keluar dari BoP harus disepakati bersama.

"Tetapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama-sama," ujar Muzani.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan duka mendalam atas gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. MUI mendoakan almarhum menjadi penghuni surga.

Ucapan belasungkawa dan doa untuk Ali Khamenei tertuang dalam Tausiyah MUI tentang Eskalasi Serangan Israel-Amerika terhadap Iran. Seperti dikutip dari situs resmi MUI, Tausiyah MUI tersebut dikeluarkan melalui surat Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026 yang ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan pada Minggu (1/3/2026).

MUI mengatakan, Amerika yang tengah memainkan peran sentral dalam pengelolaan konflik Palestina melalui BoP kini menghadapi pertanyaan besar, apakah strategi tersebut sungguh diarahkan untuk perdamaian yang adil atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina.

"Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina," tegas sikap MUI dalam Tausiyah.

MUI menilai yang terjadi justru sebaliknya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan serangan bersama Israel terhadap Iran dan memicu perang regional yang melibatkan berbagai kekuatan, baik secara langsung maupun melalui proksi.

Politikus PDIP yang juga anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan Indonesia sebaiknya segera keluar dari kerja sama atau keterlibatan dalam BoP.

Menurutnya, keputusan untuk tetap berada dalam BoP berpotensi membahayakan integritas politik luar negeri Indonesia di mata dunia serta menyimpang dari prinsip konstitusional politik luar negeri bebas aktif.

"Indonesia sudah terlanjur masuk ke dalam BoP. Namun daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar. Ini penting demi menjaga konsistensi prinsip bebas aktif yang menjadi amanat konstitusi kita," ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (3/3/2026).

TB Hasanuddin memaparkan lima alasan utama mengapa Indonesia perlu segera menarik diri dari BoP. Pertama, partisipasi Indonesia dalam BoP dinilai telah mencederai prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

"Amanat untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia tidak tercermin apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiarkan terjadinya agresi militer terhadap bangsa lain, dalam hal ini invasi AS-Israel ke Iran," katanya.

Kedua, pemerintah dinilai tidak menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi AS-Israel ke Iran.

"Hal ini memperkuat persepsi adanya keberpihakan Indonesia terhadap agresi tersebut dan menimbulkan kesan lemahnya komitmen terhadap penghormatan kedaulatan negara lain," jelas TB Hasanuddin.

Ketiga, posisi yang dinilai tidak netral dan tidak konsisten dalam membela kedaulatan bangsa lain dapat memperburuk persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia. TB Hasanuddin mengingatkan bahwa mobilisasi pasukan TNI sebagai bagian dari ISF BoP berpotensi mendapat penolakan.