Bocoran Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol: Presiden Minta Siaga Dampak Perang di Iran

Ini poin-poin krusial dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan partai politik.

Diterbitkan 04 Maret 2026, 16:40 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Prabowo bahas ketegangan global, posisi Indonesia, dan kewaspadaan dengan pimpinan parpol.
  • Indonesia harus tingkatkan kewaspadaan pertahanan dan ekonomi hadapi konflik global.
  • Indonesia fleksibel dalam kebijakan luar negeri, siap keluar BoP demi kepentingan nasional.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membeberkan poin-poin krusial dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan partai politik, tokoh-tokoh hingga presiden-wakil presiden terdahulu.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah kesiapan Indonesia menghadapi eskalasi ketegangan global akibat konflik di Timur Tengah.

Presiden memberikan arahan khusus mengenai posisi Indonesia di tengah situasi geopolitik yang kian memanas. Zulhas menyebut, seluruh pimpinan partai memberikan respons positif terkait langkah strategis pemerintah ke depan.

"Semua kemarin peserta memahami, setuju, mendukung apa yang disampaikan Pak Presiden," kata Zulhas kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3).

Fokus pembicaraan tersebut menyoroti dampak nyata dari ketegangan militer di mancanegara terhadap stabilitas nasional. Menurut Zulhas, serangan yang melibatkan kekuatan besar dunia menuntut Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan di berbagai sektor, termasuk pertahanan dan ekonomi.

"Seperti menghadapi geopolitik, seperti serangan Amerika-Israel terhadap Iran kita harus berjaga-jaga, pandangan-pandangan presiden mengenai BoP dan lain-lain. Kalau saya tentu soal pangan kan," ujarnya.

Selain keamanan global, pertemuan tersebut juga menyentuh isu sensitif mengenai posisi Indonesia dalam organisasi kerja sama internasional atau Balance of Payments (BoP).

Prabowo memberikan pandangan mengenai fleksibilitas Indonesia dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya. Terkait desakan dari sejumlah kelompok agar Indonesia menarik diri dari skema kerja sama tertentu, Zulhas menekankan bahwa pemerintah memiliki kedaulatan penuh.

Sinyal Indonesia Keluar dari BoP?

Zulhas menegaskan, hal ini menjadi sinyal posisi Indonesia tidak terikat secara permanen jika dirasa tidak lagi menguntungkan kepentingan nasional. "Ya keluar dari BOP kan sudah disampaikan Pak Presiden, kapan saja bisa kan, kapan saja boleh kan," tegasnya.

Menurutnya, keterlibatan atau pengunduran diri dari forum internasional adalah hal lumrah dalam diplomasi. Yang menjadi prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan setiap langkah politik luar negeri tetap berpihak pada rakyat.

Dari sisi tugasnya di kabinet, Zulhas terus memantau agar ketegangan geopolitik tersebut tidak mengganggu distribusi dan ketahanan pangan di dalam negeri. Ia memastikan, urusan perut rakyat tetap menjadi prioritas di tengah isu global yang berkembang.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6