Menteri LH Pastikan Proyek Pengolahan Sampah jadi Energi Listrik di Bekasi Raya Mulai Maret 2026

Liputan6.com, Jakarta - Menteri LH atau Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan, proyek pembangunan fasilitas waste to energy untuk Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Bekasi Raya dijadwalkan mulai dilaksanakan pada Maret 2026.

"Kita menyongsong waste to energy sebagaimana dimintakan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk Bekasi Raya. Meliputi Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Groundbreaking akan dilakukan Bulan Maret ini juga," kata Hanif di Cikarang, melansir Antara, Senin 2 Maret 2026.

Ia menuturkan program tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis untuk menangani persoalan sampah, terutama di kawasan industri terbesar di Asia Tenggara tersebut.

"Perencanaan pembangunan fasilitas tersebut pada bulan ini untuk Bekasi Raya sudah melalui hasil koordinasi bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus pimpinan Danantara Rosan Roeslani," ucap Hanif.

Ia menyampaikan, rencana pembangunan fasilitas tersebut di Bekasi Raya pada bulan ini telah melalui hasil koordinasi dengan Rosan Roeslani selaku Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus pimpinan Danantara.

Meski begitu, Hanif menegaskan bahwa pembangunan fasilitas waste to energy memerlukan waktu 2,5 hingga 3 tahun sampai dapat beroperasi sepenuhnya. Selama masa tersebut, pengelolaan sampah harus tetap dijalankan secara optimal.

"Selama masa transisi itu masih diperlukan kerja keras kita semua untuk menangani sampah, tidak terkecuali yang ada di sini. Penanganan sampah di hulu harus sama seperti kabupaten dan kota lain," kata dia.

Ia menegaskan, persoalan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk unsur TNI-Polri serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Tentu Bapak Bupati dan tim harus bekerja keras, didukung oleh teman-teman TNI Polri, Pak Dandim, Bu Kapolres. Ini wajib turun semua, tanpa keterlibatan kita semua Pak Bupati nggak bisa menangani. Kemudian sosialisasi kepada masyarakat perlu diteruskan dan dilaksanakan," tegas Hanif.

Hanif juga mengimbau pemerintah daerah agar terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, penerapan sanksi tindak pidana ringan dinilai perlu diberlakukan terhadap pelanggar ketentuan pengelolaan sampah.

"Bahwa sejatinya sampah ini bukan tanggung jawab Bupati. Tetapi masing-masing kita, masyarakat tidak berarti membayar distribusi terus sampah bisa dibuang seenaknya gini. Kami minta Pak Bupati menindak pidana ringan. Kalau nggak, ini nggak akan selesai. Jadi sampah yang cukup besar di Bekasi ini perlu keterlibatan kita semua," ucap dia.

Hanif juga menyoroti kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng di Kabupaten di Kabupaten Bekasi yang telah mengalami overkapasitas. Oleh karena itu, langkah penanganan darurat serta strategis yang menyeluruh dari pemerinah daerah dinilai sangat mendesak.

"Saya yakin Pak Bupati memiliki strategi yang komprehensif untuk menangani ini. Mudah-mudahan di bawah pembinaan Pak Bupati hari ini kita bisa tuntaskan masalah sampah dengan step by step. Tentu membutuhkan dukungan dari para Forkopimda," tutup Hanif.