Proyek Krematorium di Kalideres Tak Kantongi Izin AMDAL, Walkot Jakbar: Proyek Dihentikan Sementara

Liputan6.com, Jakarta - Proyek krematorium dan rumah duka yang ditolak warga di Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat (Jakbar), hingga saat ini diketahui masih belum mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Kelengkapan perizinan lingkungan itu sebelumnya telah disepakati oleh pihak pengembang, yakni Yayasan Rumah Swarga Abadi pada 27 Januari 2026, namun hingga kini tak kunjung didapatkan.

Wali Kota (Walkot) Jakbar Iin Mutmainnah mengatakan, kelengkapan perizinan lingkungan serta izin lainnya harus segera diurus setelah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) diterbitkan.

"Berkomitmen tidak akan memulai kegiatan pembangunan di lokasi proyek sebelum seluruh proses perizinan lingkungan tersebut selesai dan izin lingkungan resmi diterbitkan oleh instansi yang berwenang," ujar Iin, Jumat 27 Februari 2026, seperti dilansir Antara.

Karena izinnya belum keluar, kata Iin, maka proyek akan dihentikan sementara.

"Jadi, dari hasil rapat ini adalah seluruh proses ditunda sampai semua proses perizinan selesai sesuai dengan ketentuan. Seperti itu hasil rapatnya," katanya.

Ia juga menegaskan, pemerintah daerah (Pemda) akan melakukan pengawasan secara berkala guna memastikan tidak ada aktivitas pembangunan yang berlangsung sebelum seluruh dokumen persyaratan dipenuhi. 

Kemudian, sejumlah dokumen teknis dan administrasi lain juga harus dilengkapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, dialog dengan masyarakat dinilai penting agar setiap rencana pembangunan dapat berjalan sesuai aturan, serta dapat mempertimbangkan aspek sosial dan dampak lingkungan secara menyeluruh.

Iin menegaskan bahwa pemerintah kota (Pemkot) tidak memihak kepada siapa pun dalam kisruh penolakan warga Kalideres terhadap pembangunan rumah duka dan krematorium di dekat kawasan tempat tinggal warga.

Saat proses mediasi, Iin memberikan kesempatan kepada warga Kalideres, pengembang dari Yayasan Rumah Swarga Abadi sebagai pengembang, Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait, serta Kecamatan Kalideres untuk menyampaikan keterangan

Iin menjelaskan mediasi bahwa yang melibatkan seluruh komponen itu bertujuan agar masalah yang ada mencapai titik temu.

"Rapat koordinasi ini dengan seluruh komponen terkait yang kami undang, ini kita menunjukkan pemerintah hadir. Artinya kami melakukan upaya koordinasi secara intensif dan efektif, tujuannya agar semua berjalan dengan kondusif," terang Iin.

Kata Iin, pemerintah berupaya memastikan aspirasi masyarakat didengar dan dipertimbangkan tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. 

Pemkot juga membuka ruang komunikasi lanjutan apabila masih terdapat keberatan atau masukan dari warga, agar solusi yang dihasilkan dapat diterima semua pihak dan menjaga ketertiban lingkungan sekitar.

Sebelumnya, warga Perumahan Citra 2, Kalideres, Jakbar sempat melakukan unjuk rasa untuk menolak pembangunan rumah duka dan krematorium di kawasan tempat tinggal mereka,  pada Sabtu 21 Februari 2026.

Salah seorang perwakilan warga Citra 2 Budiman Tandiono menyebut, warga tidak pernah diberitahu akan adanya pembangunan rumah duka dan krematorium yang berada di depan perumahan mereka.

Berdasarkan keterangannya, warga baru mengetahui adanya pembangunan setelah alat berat masuk ke lokasi pada pertengahan bulan ini.

“Kami tidak pernah menerima sosialisasi atau pemberitahuan resmi. Tahu-tahu sudah ada alat berat masuk dan pembangunan berjalan,” terangnya.

Menurut Budiman, izin proyek tersebut disebut-sebut terbit pada tanggal 6 Februari 2026, namun hingga kini tidak terlihat adanya papan informasi atau plang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lokasi.

Ke depan, warga berharap pemda dapat memastikan seluruh proses perizinan dilakukan secara terbuka serta melibatkan masyarakat sekitar sebelum kegiatan pembangunan dilanjutkan.