Gubernur Jateng Raih Penghargaan Pembina Terbaik Pengelolaan Sampah Kabupaten dan Kota

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi meraih penghargaan Kinerja Pengelolaan Sampah 2026 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) sebagai kategori Pembina Terbaik Kabupaten/Kota.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2026, di Gedung Balai Kartini, Jakarta, pada Rabu 25 Februari 2026.

Penghargaan itu juga diberikan karena Provinsi Jateng telah mencanangkan program Gerakan Jawa Tengah Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI).

Luthfi menyampaikan pihaknya secara konsisten meminta data pengelolaan sampah dari pemerintah kabupaten/kota untuk dijadikan acuan pengambilan kebijakan.

"Persoalan sampah di Jateng membutuhkan langkah konkret. Hampir 6,36 juta ton per tahun. Yang bisa diproses baru sekitar 60 persen, sisanya belum tertangani optimal. Ini harus menjadi perhatian serius kita semua," ujar Luthfi, Kamis 26 Februari 2026, seperti dilansir Antara.

Oleh karena itu, ia telah mengambil aksi nyata menjaga lingkungan dengan mencanangkan Gerakan Jateng ASRI, serta menyiapkan beberapa titik Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) baik yang bersifat regional maupun aglomerasi.

Selain pembangunan infrastruktur, penguatan peran desa dan kelurahan dalam pengelolaan sampah berbasis sumber juga diterapkan.

Edukasi kepada masyarakat, peningkatan kapasitas bank sampah, serta sinergi dengan dunia usaha menjadi bagian dari strategi untuk menekan timbunan sampah secara berkelanjutan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Kehutanan Jateng Widi Hartanto menjelaskan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah terkait pengelolaan sampah di wilayah tersebut, dengan menerbitkan surat edaran mengenai pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

"Dari hulu mulai dari rumah tangga harus sudah dikelola. Sudah dipilah untuk yang sampah organik dan yang anorganik," kata Widi.

Selain penanganan masalah sampah, langkah lain yang dilakukan adalah transformasi pengelolaan sampah dengan teknologi, salah satunya menutup tempat sampah open dumping.

"Sampah bisa jadi energi listrik, bisa jadi bahan bakar industri. Akselerasi yang dilakukan adalah penutupan open dumping, pembentukan satgas pengelola sampah mulai provinsi, kabupaten/kota, sampai desa," katanya.

Ia menambahkan, penguatan sistem pengawasan dan evaluasi juga dilakukan secara berkala untuk memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan. 

Kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta dan akademisi juga turut mendorong lahirnya inovasi teknologi ramah lingkungan serta mempercepat pengurangan timbunan sampah secara signifikan.

Sementara itu, terkait dengan transformasi ke TPST, yang sudah berjalan ada dua, pertama di Banyumas, Cilacap, dan Kabupaten Magelang yang menggunakan sistem Refuse Derived Fuel (RDF). Lalu, ada juga di Kudus dan Grobogan yang memulai TPST dengan skala kecil.

"Tahun ini kami usulkan 14 titik TPST di Jawa Tengah. Lainnya akan segera menyusul karena saat ini masih tahap MoU, kalau sudah pasti nanti akan kami usulkan ke pusat," imbuhnya.

Menurutnya, pengembangan TPST ini mampu mengurangi ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus meningkatkan nilai tambah dari limbah yang diolah. 

Selanjutnya, sistem RDF memungkinkan sampah yang telah dipilah dan diproses menjadi bahan bakar alternatif bagi industri, sehingga volume residu yang dibuang dapat ditekan secara signifikan.

Pemerintah daerah juga menyiapkan skema pembiayaan bertahap serta dukungan teknis bagi kabupaten/kota agar operasional TPST berjalan optimal.

Untuk menjaga semangat dan konsistensi masyarakat, sosialisasi terus dilakukan agar proses pemilahan dari sumber dapat mendukung efektivitas pengolahan di fasilitas TPST yang sedang dan akan dibangun tersebut.