PAN Minta Capres-Cawapres Tak `Tunggangi` Media

Partai Amanat Nasional (PAN) mengimbau kepada pemilik media, yang terjun ke dunia politik dan mendeklarasikan diri sebagai calon pemimpin negara, tidak menggunakan media untuk kepentingan politik di partainya. Imbauan itu terkait dengan pencalonan bos MNC Grup Hary Tanoesoedibjo sebagai calon wakil presiden yang diusung Partai Hanura.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PAN Teguh Juwarno, saat ini media masih menjadi rujukan masyarakat. Terutama pada media televisi, sebesar 95 persen. Kemudian, pada media online telah meningkat hingga sebesar 20 persen.

"Dalam hal berpolitik, jangan sampai masyarakat tertipu. Sedangkan kita tahu, lebih dari 95 persen masyarakat kita rujukannya adalah televisi. Jangan sampai kepentingan publik dimanfaatkan oleh pemodal," tutur Teguh di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2013).

Bos-bos media yang telah mendeklarasikan menjadi calon pemimpin negara adalah, Aburizal Bakrie dengan Viva Grup-nya, dan Hari Tanoe dengan MNC Grup-nya. Sehingga, menurut Teguh, tak dapat dipungkiri, dalam aturan main di Indonesia, selalu saja ada celah yang dapat disiasati untuk kepentingan kelompok.

Teguh meminta kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), untuk dapat menekan dan membatasi kepentingan kelompok, atau orang melalui UU Penyiaran. "Kita dorong fair game, mendapatkan hal yang sama," kata Teguh.

Menurutnya, sanksi yang diterapkan hanya pada sanksi ringan, yaitu teguran. Namun, pada sanksi pelarangan tayang, dan ancaman pencabutan frekuensi, tak pernah dilakukan.

"Saya kadang gregetan pada KPI. Padahal dulu pemikirannya, di era diversity of content dan diversity of owner, media tidak bisa diarahkan," ujar mantan wartawan itu.

Jika mengacu pada UU, kata Teguh, kewenangan KPI cukup besar, tapi ketika dibenturkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) atau Permenkominfo, menjadi lemah. Sehingga, Teguh berharap KPI dapat berlaku tegas, sebagai harapan dari masyarakat.

Sebab, menurutnya, rujukan masyarakat tentang informasi terkat dengan Pemilu 2014 untuk media televisi, sebesar 95 persen. Media cetak di bawah 10 persen. Sedangkan, rujukan ke internet sudah mulai naik sebanyak 20 persen. "Tapi tetap signifikansinya masih jauh dari televisi," tutup Teguh. (Sul/Mut)