World Terrorism Index 2025, Indonesia Masuk Kategori Low Impact

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono menilai kehadiran World Terrorism Index (WTI) 2025 adalah instrumen penting untuk membaca tren global.

Hal itu disampaikan saat Peluncuran dan Diskusi WTI 2025 di Gedung IASTH UI Lantai 5, Kampus Salemba, Rabu (11/2/2026).

"BNPT menekankan pentingnya data berbasis riset guna mempertajam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE), agar kebijakan negara tetap relevan di tengah dinamika ancaman yang terus berubah," kata Eddy yang diwakili oleh anggotanya, Mochamad Rosidi seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (12/2/2026).

Pada acara itu, peneliti WTI Muhamad Syauqillah, Ph.D., dan Adhiascha Soemitro memaparkan temuan tahun 2025. Menurut mereka, Indonesia pada 2024 berada di peringkat 51 dengan skor 18 dan masuk kategori low impact.

"Pada 2025, Indonesia masih berada dalam kategori low impact dengan perbaikan skor menjadi 15," ujar Syauqillah mewakili tim peneliti.

Syauqillah menuturkan, perbaikan skor tersebut dipengaruhi oleh penurunan jumlah operasi penangkapan sebelum aksi teror, yang secara langsung menurunkan skor total berdasarkan bobot penilaian indeks. Selain itu, dia mencatat peringkat Indonesia bergeser dari posisi 51 pada 2024 menjadi 45 pada 2025.

"Kenaikan peringkat ini terjadi karena sejumlah negara lain mengalami perbaikan skor yang lebih signifikan atau kondisi keamanannya relatif stabil, sehingga memengaruhi posisi relatif Indonesia dalam pemetaan global," ungkap dia.

Berikutnya, Laporan WTI 2025 juga menyoroti sejumlah tren utama. Salah satunya adalah meningkatnya kerentanan anak muda dan remaja terhadap radikalisasi di era digital.

"Kami menemukan peningkatan dalam radikalisasi dan rekrutmen anak muda melalui platform digital. Kelompok ekstremis kini memanfaatkan media sosial, pesan terenkripsi, hingga fitur percakapan dalam gim daring (online games) untuk menyebarkan propaganda. Metode ini mempercepat proses radikalisasi karena berlangsung efektif, cepat, dan sulit terdeteksi oleh pengawasan konvensional," jelas Syauqillah.

Tim peneliti menuturkan, laporan WTI 2025 turut menyoroti eskalasi serangan di sejumlah negara kawasan Afrika. Temuan lain adalah pengkategorian geng, kartel, dan kelompok kejahatan terorganisir sebagai organisasi teror. Di satu sisi, langkah ini dinilai dapat memperkuat dasar hukum dalam merespons ancaman, namun di sisi lain berpotensi disalahgunakan untuk menekan lawan politik.

"Isu kebangkitan kelompok sayap kiri juga menjadi sorotan, dengan profil ideologi pelaku serangan pada 2025 didominasi etnonasionalisme atau separatisme, ideologi keagamaan, motif ekonomi, pelaku yang belum teridentifikasi, serta ideologi kiri," urai Syauqillah.

Sementara itu, dari sisi yudikatif, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Prim Haryadi, memaparkan materi bertajuk “Perkembangan Putusan Pengadilan dalam Perkara TP Terorisme dan TP Terorisme Pasca Berlakunya KUHP 2023 dan KUHAP 2025”. Ia membahas tantangan harmonisasi hukum pasca pemberlakuan regulasi pidana baru, dengan fokus pada konsistensi putusan hakim serta kepastian hukum bagi terdakwa dan korban.

Berikutnya, Kepala Densus 88 AT Polri yang diwakili Kombes Mayndra Eka Wardhana, menegaskan, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme masih menjadi tantangan nyata bagi keamanan Indonesia. Ia menyebut tahun 2025 sebagai titik balik migrasi besar pola rekrutmen dan aktivitas terorisme dari dunia nyata ke dunia maya.

"Tren rekrutmen terhadap anak dan pelajar meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga memerlukan kewaspadaan ekstra dari seluruh elemen masyarakat," tegas Mayndra.

Mayndra mencatat, Indonesia dinilai memiliki karakter kebijakan kontra-teror yang adaptif dan dinamis. Hal itu terbukti efektif mengendalikan situasi dengan ditunjukkan capaian Zero Attack atau nihil serangan teror selama tiga tahun berturut-turut.

"Meski demikian, Densus 88 tetap aktif melakukan penegakan hukum di sejumlah wilayah sebagai langkah preventive strike guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," sigap dia.

Menyambung diskusi, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia Nababan, menekankan pentingnya membaca WTI 2025 sebagai sinyal kebijakan, bukan sekadar angka peringkat. Ia mengajak publik dan pemangku kepentingan memahami indikator yang diukur, tren pergerakannya, serta keterbatasannya agar diskusi berfokus pada mitigasi risiko berbasis bukti.

Sebagai penutup analisis, Ketua Program Studi Kajian Terorisme SPPB UI, Dr. Zora A. Sukabdi, Ph.D., berbicara mengenai kerentanan psikologis anak terhadap paparan ideologi radikal-ekstrem. Ia menjelaskan, perkembangan kognitif dan emosi yang belum matang membuat anak-anak rentan terhadap narasi ekstremis, terutama ketika pengawasan orang tua di ruang digital minim.

Sebagai informasi, Peluncuran WTI 2025 menyimpulkan meski serangan fisik menurun, ancaman terorisme kini berevolusi menjadi perang narasi di ruang digital yang menyasar generasi muda. Karena itu, sinergi lintas sektor, mulai dari akademisi, pemerintah, aparat hukum, hingga keluarga, dinilai menjadi kunci untuk memutus rantai radikalisasi di masa depan.