Pemkot Tangerang Tekan Angka Pengangguran Lewat Program 'Gampang Kerja'

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan menyampaikan, berdasarkan data ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tangerang turun dari 5,92 persen pada tahun 2024 menjadi 5,88 persen di tahun 2025.

”Capaian tersebut mencerminkan membaiknya kondisi pasar kerja serta efektivitas program ketenagakerjaan yang dijalankan secara berkelanjutan,” jelas Ujang, Kamis (12/2).

Program 'Gampang Kerja' dinilai turut menyumbang penurunan angka pengangguran di kota sejuta jasa itu.

Selain penurunan pengangguran, kata Ujang, kesejahteraan pekerja juga mengalami peningkatan. Upah Minimum Kota (UMK) Tangerang tahun 2026 naik sebesar 6,5 persen, dari Rp 5.069.708 menjadi Rp 5.399.405, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melindungi dan meningkatkan taraf hidup pekerja.

Gampang Kerja juga menghadirkan Job Fair hybrid, baik luring dan daring, yang digelar sepanjang 2025, serta sudah menyerap 2.034 tenaga kerja, memberikan akses luas dan mudah bagi pencari kerja.

“Selain itu, Mobil Pelatihan Praktik Kerja (Si Praja) telah dimanfaatkan oleh 1.063 peserta, sementara program On The Job Training (OJT), diikuti oleh 340 peserta yang ditempatkan di 11 perusahaan, guna memberikan pengalaman kerja langsung sesuai kebutuhan industri,” katanya.

Sementara, Wali Kota Tangerang, Sachrudin menjelaskan, peran Balai Latihan Kerja (BLK) juga tidak kalah penting, dengan 428 peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi. Sedangkan melalui Bursa Kerja Khusus (BKK), sebanyak 116 peserta difasilitasi dan 6.206 pencari kerja berhasil disalurkan ke berbagai sektor usaha.

“Ke depan, kami akan memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan lembaga pelatihan agar Program Gampang Kerja semakin tepat sasaran dan mampu menekan angka pengangguran secara berkelanjutan,” ujarnya.

Bukan hanya soal lapangan pekerjaan, Sachrudin, juga mengingatkan, berbagai program yang telah berjalan juga harus terus diperkuat dan diselaraskan dengan kebutuhan di masyarakat.

Seperti Beasiswa Tangerang Cerdas, pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan usaha mikro, hingga Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dinilai sebagai intervensi strategis yang perlu dikawal secara berkelanjutan.

“Fokus kita bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi memastikan masyarakat memiliki akses dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Pemkot Tangerang terus mengoptimalkan Program 3G, Gampang Kerja, Gampang Sekolah, dan Gampang Sembako, sebagai instrumen utama pembangunan sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.