PDIP Kumpulkan Pakar Ekonomi, Bahas Strategi Keluar dari Jebakan Pertumbuhan 5%

Liputan6.com, Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) menggelar diskusi terbatas tertutup yang membahas perihal ekonomi, dengan menghadirkan deretan pakar ekonomi, fiskal, dan moneter di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2026).

Menurut Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, diskusi bertujuan menggali insight strategis terkait tantangan ekonomi nasional yang tengah diterpa tekanan global.

“Kami tadi menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas berbagai isu terkait kondisi perekonomian kita, bagaimana sektor riil dan juga berbagai dampak dari fluktuasi yang terjadi di pasar modal,” kata Hasto kepada awak media di lokasi.

Hasto menambakan, diskusi dihelat juga bertujuan untuk menentukan arah masa depan ekonomi bangsa di tengah tantangan global yang tidak mudah. Menurut dia, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang berat, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta penguatan pendidikan dan teknologi.

“Kami melakukan berbagai kajian supaya partai, sebagai obor pergerakan bangsa, bisa melakukan mitigasi terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul. Sebagai partai penyeimbang, kami juga harus mendorong kebijakan-kebijakan yang konstruktif bagi pemerintahan Presiden Prabowo saat ini,” tegas Hasto.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya sekaligus Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mencatat adanya tekanan eksternal dari lembaga keuangan global seperti MSCI, Moody’s, hingga FTSE yang mulai menunjukkan sentimen negatif terhadap pasar Indonesia.

“Tiga pekan terakhir kita diterpa badai tekanan luar yang dahsyat. Pembacaan ini tentu harus diikuti langkah mitigasi dari pemerintah. Seharusnya ini dipimpin langsung oleh Presiden kita, termasuk segera menggelar rapat KSSK,” kata Said.

Said menyoroti, pentingnya menjaga kepercayaan (trust) investor melalui transparansi di bursa saham, ketimbang hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dia juga menyinggung adanya anomali di mana pertumbuhan ekonomi diklaim mencapai 5,11 persen, namun penerimaan negara justru mengalami shortfall.

“Yang diperlukan saat ini bukan sekadar menumbuhkan pasar modal, tapi menumbuhkan trust. Pemerintah harus memastikan independensi BI dan OJK berjalan optimal untuk memitigasi dampak di kuartal pertama dan kedua tahun ini,” saran Said menandasi.

Sebagai informasi, FGD menghadirkan 6 narasumber sebagai pakar di bidangnya, yaitu Yanuar Rizky, Dr. Hendri Saparani, Awalil Rizky, Dr. Yustinus Prastowo, Dr. Ester Sri Astuti, dan Dr. Bhima Yudhistira.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut jajaran DPP PDIP seperti Yuke Yurike dan Sri Rahayu, Ketua Megawati Institute Hilmar Farid, serta anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.