Pramono Terbitkan Pergub Efisiensi Energi, Gedung di Jakarta Dilarang Pakai Air Tanah

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 tentang Efisiensi Energi dan Air pada Bangunan Gedung, sebagai bagian dari upaya pengendalian dampak perubahan iklim sekaligus menekan penggunaan air tanah di ibu kota.

Melalui regulasi tersebut, Pemprov DKI akan melakukan pengawasan ketat terhadap gedung-gedung di Jakarta, terutama yang menyangkut soal praktik penggunaan air tanah yang telah dilarang.

“Sekarang secara ketat kami akan melihat apakah masih ada gedung-gedung yang menggunakan air tanah, karena sudah dilarang semuanya untuk menggunakan air tanah,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Jumat (5/2/2026).

Selain air tanah, Pemprov DKI Jakarta juga akan mengontrol pola konsumsi air bersih di gedung-gedung, seiring dengan meningkatnya cakupan layanan air perpipaan oleh Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya.

Menurut Pramono, PAM Jaya saat ini telah menjangkau sekitar 81 persen wilayah Jakarta, termasuk gedung-gedung utama. Kondisi tersebut dinilai memungkinkan pengurangan ketergantungan pada air tanah yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama penurunan muka tanah di Jakarta.

“Transparansi penggunaan air di Jakarta menjadi sangat penting, karena salah satu problem utama Jakarta adalah penurunan permukaan tanah jika air tanah terus dikonsumsi dan digunakan secara tidak baik,” jelas Pramono.

Adapun Pergub Efisiensi Energi dan Air tersebut juga diluncurkan bersamaan dengan serah terima Jakarta C40 Urban Climate Action Program (UCAP) dan penandaan tiga tahun kerja sama Pemorov DKI Jakarta dengan Pemerintah Inggris serta jaringan kota dunia C40 Cities dalam aksi iklim perkotaan.

Pramono menyampaikan bahwa Pergub tersebut merupakan hasil proses panjang yang menandai pergeseran Jakarta dari tahap perencanaan menuju implementasi nyata aksi iklim, khususnya di sektor bangunan gedung.

“Problem utamanya selama ini selalu bagaimana mengimplementasikan di lapangan. Melalui program UCAP, Jakarta telah menyusun studi kelayakan kebijakan, standar operasional dan pelatihan bangunan gedung hijau, peta jalan menuju Net Zero Carbon Building, serta pengarusutamaan perubahan iklim agar transisi hijau berjalan adil,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Pemerintah Inggris menyatakan dukungan terhadap penerapan Pergub tersebut melalui berbagai program, termasuk pendanaan dan asistensi teknis lewat UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT) dan kerja sama dengan C40.

Dukungan tersebut mencakup kajian peningkatan kinerja energi bangunan publik, pengembangan zona emisi rendah, hingga pendanaan ketahanan perkotaan. Namun, Pramono menekankan bahwa dukungan pendanaan menjadi aspek paling krusial dalam mempercepat implementasi kebijakan iklim di Jakarta.

“Yang paling penting tadi itu funding,” ujar Pramono.