Komisi IV DPR: Kebijakan Karbon Biru Butuh Harmonisasi Lintas Kementerian dan Lembaga

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri mengingatkan bahwa potensi besar ekosistem pesisir Indonesia berisiko dikuasai kepentingan sempit jika tidak didukung tata kelola yang kuat dan terintegrasi.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004 itu menegaskan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam memastikan regulasi serta kebijakan anggaran terkait karbon biru berpihak pada kepentingan nasional, khususnya masyarakat pesisir. Ia juga menekankan pentingnya peran media massa sebagai pengawas publik atas kebijakan yang berpotensi menyimpang.

“Kalau ada aturan yang keluar dari kepentingan bangsa, itu harus dikritisi secara terbuka. Media dan publik berhak mengawasi agar ekonomi biru tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu,” ujar Rokhmin saat Seminar Nasional Tata Kelola Ekosistem Karbon Biru Indonesia “Menjembatani Sains–Kebijakan–Pasar untuk Keberlanjutan dan Perdagangan Karbon” di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Rokhmin menilai, hingga kini kebijakan karbon biru masih membutuhkan harmonisasi lintas kementerian dan lembaga. Ketidakjelasan kewenangan dinilai berpotensi memicu konflik regulasi sekaligus melemahkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya laut.

Menurut dia, transparansi menjadi prasyarat utama agar manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis dari karbon biru dapat dirasakan secara adil. Ia juga menegaskan perlindungan ekosistem mangrove dan lamun harus menjadi prioritas karena perannya sebagai penyerap karbon alami yang sangat efektif.

“Karbon biru bukan hanya soal target iklim global, tetapi soal kesejahteraan masyarakat pesisir dan kedaulatan sumber daya laut kita,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Samudra Indonesia Timur Nelly Marinda Situmorang mengungkapkan pihaknya telah menyusun kajian komprehensif mengenai potensi ekosistem karbon biru nasional. Kajian tersebut mencakup analisis tutupan ekosistem, nilai ekonomi karbon, hingga skema perdagangan karbon internasional yang terukur dan transparan.

Menurut Nelly, pengelolaan karbon biru bukan sekadar isu lingkungan, melainkan penentu arah masa depan ekonomi pesisir dan kepentingan strategis Indonesia. Ia menilai tata kelola karbon biru membutuhkan proses panjang dan tidak bisa dilakukan secara instan karena Indonesia masih berada pada tahap awal dalam membangun kerangka regulasi yang solid dan berdaya saing global.

“Kita sedang menyusun fondasi. Regulasi harus jelas agar manfaatnya bisa dirasakan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha secara seimbang,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterlibatan investor asing masih relevan, terutama untuk menutup kesenjangan teknologi dan menyesuaikan standar pengelolaan karbon dengan praktik internasional.