Sampah dan Transportasi Publik jadi Fokus, Jakarta dan Banten Perkuat Sinergi Lintas Wilayah

Liputan6.com, Jakarta - Persoalan sampah masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah dan kerap membutuhkan penanganan lintas wilayah.

Keterbatasan sarana, prasarana, serta sistem pengelolaan di satu daerah dapat berdampak pada wilayah lain, sehingga penting untuk memastikan penanganan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menawarkan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Banten melalui dukungan sarana transportasi pengangkut sampah guna membantu penanganan di lapangan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan bahwa apabila kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan keterbatasan armada pengangkut, Jakarta memiliki sarana transportasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pengangkutan sampah.

"Saya membayangkan kalau memang problemnya transportasi, tentunya Jakarta kan punya alat transportasi yang bisa digunakan," kata Pramono, melansir Antara, Kamis 5 Januari 2026.

Kerja sama antardaerah dinilai perlu dalam penanganan persoalan sampah yang tidak dapat ditangani oleh satu daerah secara mandiri. Melalui kolaborasi tersebut, proses penanganan diharapkan lebih efektif serta dapat meringankan beban masing-masing pemerintah daerah.

Meski demikian, penetapan lokasi serta pengelolaan tempat pembuangan sampah tetap menjadi keputusan dan kewenangan Pemprov Banten. Pemprov DKI Jakarta, hanya memberikan dukungan pada aspek tertentu tanpa masuk ke ranah kebijakan dan kewenangan daerah setempat.

Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Banten juga menjalin kerja sama dalam upaya mengatasi persoalan kemacetan. Kolaborasi ini dilakukan untuk mendukung pengembangan dan penguatan layanan transportasi publik lintas wilayah.

Pramono menilai, tanpa dukungan dan keterlibatan antardaerah, kehadiran layanan transportasi seperti Transjabodetabek tidak akan berjalan optimal.

Dia mengatakan, sinergi tersebut diperlukan agar perencanaan rute, operasional, dan manfaat layanan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat di Jakarta dan sekitarnya.

"Intinya kami ingin saling mengisi. Termasuk persoalan Transjabodetabek. Itu nggak akan berhasil kalau tidak ada kontribusi dari Banten. Apakah itu rute Alam Sutera, PIK 2, sebentar lagi Soekarno-Hatta," ucap dia.

Menurutnya, peran masing-masing daerah sangat dibutuhkan dalam mendukung pengembangan rute dan integrasi layanan transportasi publik lintas wilayah. 

"Dengan dukungan bersama, layanan Transjabodetabek diharapkan mampu menjadi solusi pengurangan kemacetan sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat di Jakarta dan sekitarnya," terang Pramono.

Selain Transjabodetabek, kerja sama antara Pemerintah Provinsi juga diperkuat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Studi Potensi Kontribusi Pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Lintas Timur–Barat Fase 2 dengan rute Kembangan–Balaraja. 

Kerja sama ini difokuskan pada kajian potensi kontribusi masing-masing pihak dalam mendukung pembangunan MRT lintas wilayah. 

Studi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan yang matang, baik dari sisi teknis, pendanaan, maupun manfaat ekonomi dan sosial bagi kawasan yang dilalui jalur MRT.

Pengembangan MRT Lintas Timur–Barat diproyeksikan mampu memperluas jangkauan layanan transportasi publik, khususnya bagi masyarakat di wilayah barat Jakarta dan Banten. 

Selain itu, proyek ini juga diharapkan memperkuat sistem aglomerasi Jakarta dan sekitarnya dengan menghubungkan pusat-pusat aktivitas ekonomi dan permukiman. 

Dengan terhubungnya koridor utara–selatan hingga kawasan Kota Tua serta jalur barat–timur sampai Balaraja, sistem transportasi Jakarta dan wilayah sekitarnya diproyeksikan menjadi semakin terintegrasi.