Mendagri Tito Karnavian Serahkan Bantuan di Huntara Aceh Tamiang, Tegaskan Pentingnya Pemulihan Layanan Publik

Mendagri Tito tinjau huntara Aceh Tamiang, pastikan pengungsi hidup layak, serahkan 80 paket bantuan, dan tekankan pemulihan layanan publik pascabencana

Diterbitkan 04 Februari 2026, 08:10 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Mendagri Tito meninjau huntara Aceh Tamiang, memastikan kelayakan hidup pengungsi.
  • Mendagri menyerahkan 80 paket bantuan Kemendagri kepada warga huntara.
  • Pemulihan layanan publik dan fungsi pemerintahan kunci keberhasilan pascabencana.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera melakukan peninjauan langsung ke hunian sementara (huntara) di belakang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, Selasa (3/2/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan para pengungsi dapat menjalani kehidupan secara layak di huntara, sekaligus memastikan bantuan yang diberikan tersalurkan dengan baik.

Cek Fasilitas dan Interaksi dengan Pengungsi

Dalam peninjauan tersebut, Tito mengecek langsung sarana dan prasarana huntara. Ia juga menyempatkan diri berinteraksi dengan para penghuni, baik orang dewasa maupun anak-anak, dalam suasana yang hangat.

Usai berinteraksi, Tito menyerahkan bantuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada warga yang tinggal di huntara. Penyerahan bantuan dilakukan setelah Mendagri memimpin Apel Pemulangan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri Gelombang I.

Sebanyak 80 paket bantuan diserahkan. Masing-masing paket berisi beras 5 kilogram, mi instan 1 kardus, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kilogram, serta biskuit. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada perwakilan warga huntara.

Pemulihan Layanan Publik Jadi Indikator Utama Pascabencana

Di sisi lain, dalam amanatnya saat memimpin Apel, Mendagri menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan pascabencana salah satunya diukur dari kembalinya fungsi pemerintahan dan layanan publik. Indikator tersebut meliputi berfungsinya kembali kantor pemerintahan, akses jalan, layanan kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, listrik, komunikasi, distribusi BBM dan elpiji, hingga mulai bergeliatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

“Karena pemerintahan [adalah] pusat sumber daya, pusat pengambilan keputusan, kekuasaan, kebijakan, pembuatan kebijakan, policy making yang mempengaruhi kepada masyarakat luas,” jelasnya di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Sejalan dengan hal tersebut, Mendagri menekankan pentingnya memastikan roda pemerintahan daerah tetap berjalan pascabencana. Ia menyebutkan bahwa pemulihan fungsi kantor pemerintahan dan semangat ASN menjadi kunci agar pelayanan publik tidak terhenti.

“Kalau pemerintahannya sudah enggak jalan, maka pengambilan kebijakan [kurang optimal], masyarakat akan bingung,” ucap Tito.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tamiang.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6