ASN Masuk Komcad, Anton Aliabbas: Efisien tapi Jangan Abaikan Karier

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, menilai rencana pemerintah melatih sekitar 4.000 aparatur sipil negara (ASN) melalui pendidikan dasar militer sebagai komponen cadangan (Komcad) memiliki sejumlah nilai positif, namun tetap memerlukan penyempurnaan kebijakan.

Pemerintah berencana merekrut ASN berusia 18–35 tahun dari berbagai kementerian dan lembaga untuk mengikuti latihan dasar militer (Latsarmil) selama tiga bulan guna memperkuat Komcad.

Anton menyebut, setidaknya terdapat tiga catatan positif dari kebijakan tersebut. Pertama, kebijakan ini dinilai selaras dengan prinsip efisiensi anggaran negara.

“Dengan mendahulukan ASN, pemerintah tidak perlu lagi memikirkan polemik soal kepantasan uang saku selama pelatihan karena ASN tetap menerima gaji bulanan,” ujar Anton dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Selasa (3/2026).

Ia menjelaskan, salah satu kritik terhadap perekrutan Komcad dari kalangan non-ASN selama ini adalah besaran uang saku yang dinilai tidak sebanding dengan potensi kehilangan pendapatan akibat meninggalkan pekerjaan selama Latsarmil.

"Jika ASN yang mengikuti Latsarmil, maka mereka tidak perlu risau kehilangan penghasilan, karena hak gaji tetap berjalan,” katanya.

Kedua, menurut Anton, potensi ekses negatif berupa arogansi pascapelatihan dapat ditekan.

"Salah satu kekhawatiran perekrutan sipil adalah munculnya arogansi karena merasa punya ‘beking’. Potensi ini relatif bisa ditekan pada ASN karena mereka telah melalui proses seleksi dan pembinaan yang ketat,” ujarnya.

Ketiga, kebijakan ini dinilai memudahkan pemerintah dalam menyusun perencanaan Komcad secara lebih matang karena ASN memiliki basis data yang jelas, termasuk rekam jejak dan kompetensi.

“Dengan database ASN yang sudah tersedia hingga detail kompetensi, pengembangan Komcad bisa disusun lebih terarah dan berbasis kebutuhan,” kata Anton.

Meski demikian, Anton menekankan dua hal utama yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, kepastian insentif karier bagi ASN yang mengikuti Latsarmil.

“Agar ada imbal balik positif, Latsarmil dan pelatihan penyegaran perlu diintegrasikan dalam tata kelola karier ASN dan dikonversi setara dengan diklat dalam jabatan yang berdampak pada karier,” ujarnya.

Ia mengingatkan, ASN tidak mudah meninggalkan tugas selama tiga bulan berturut-turut karena terikat aturan disiplin, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

"Tanpa kebijakan konversi yang jelas, ASN justru berpotensi dirugikan secara administratif meskipun menjalankan tugas negara," kata Anton.

Karena itu, ia mendorong adanya penyesuaian dan sinkronisasi materi Latsarmil dengan kebutuhan pendidikan dan pelatihan jabatan ASN.

"Kuncinya, ASN yang ikut Komcad harus mendapatkan insentif karier jangka panjang," tegasnya.

Kedua, Anton menilai perekrutan ASN sebagai Komcad harus disertai pemetaan kebutuhan kekuatan yang lebih spesifik di tengah kompleksitas ancaman.

"Pengembangan Komcad tidak semestinya hanya berorientasi pada pelipatgandaan jumlah personel, tetapi juga harus berbasis skala prioritas sektor strategis sesuai perkembangan ancaman, ujarnya.

Menurut Anton, ASN yang telah memiliki kompetensi tertentu seharusnya direkrut berdasarkan kebutuhan spesifik, sehingga Komcad tidak hanya kuat secara kuantitas, tetapi juga relevan secara kualitas.