TPA Terancam Overcapacity 2028, Prabowo Siapkan Proyek Sampah Jadi Energi di 34 Titik

Prabowo menjelaskan, pemerintah telah menginisiasi program mengubah sampah jadi energi (Waste-to-Energy) di 34 titik untuk mengantisipasi TPA Overcapacity.

Diterbitkan 02 Februari 2026, 16:50 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Presiden Prabowo ingatkan kepala daerah: sampah masalah krusial, TPA overcapacity 2028.
  • Pemerintah pusat inisiasi program Waste-to-Energy di 34 titik, investasi Rp 58 triliun.
  • Pusat akan pimpin penanganan sampah, meski sinergi daerah tetap penting.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepala daerah bahwa sampah menjadi masalah krusial di Indonesia. Pasalnya, kata dia, semua tempat pembuangan akhir (TPA) sampah diprediksi mengalami kelebihan kapasitas atau overcapacity pada 2028.

"Saya ingin sampaikan kepada para kepala daerah bahwa masalah bangsa ini sekarang, juga yang sangat krusial adalah masalah sampah. Sampah ini menjadi masalah. Diproyeksikan hampir semua TPA sampah akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat,” kata Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Dia menjelaskan saat ini pemerintah pusat telah menginisiasi program mengubah sampah jadi energi (Waste-to-Energy) di 34 titik. Total investasi untuk proyek ini mencapai USD 3,5 miliar atau setara Rp 58 triliun.

"Saya minta groundbreaking beberapa bulan ini dilaksanakan. Ini kita perkirakan dua tahun lagi sudah berfungsi," ujarnya.

Prabowo menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi masalah sampah. Namun, karena situasi mendesak, pemerintah pusat akan memimpin proyek ini.

 

Inisiasi Bupati

Ia menuturkan saat ini sudah ada inisiatif dari sejumlah Bupati untuk mengatasi persoalan sampah. Pemerintah pusat tengah mempelajarinya.

"Sudah ada inisiatif beberapa bupati, improvisasi. Ini sedang kita pelajari, mungkin bisa saling menukar pengalaman penyelesaian sampah," tutur Prabowo.

"Kita perlu kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tapi kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin," sambung dia.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6