Tanggapi Penolakan Kapolri, Pemuda Muhammadiyah Beberkan Risiko jika Polri di Bawah Kementerian

Liputan6.com, Jakarta - Penolakan wacana Polri di bawah Kementerian yang disampaikan Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo ramai diperbincangkan publik. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla memahami sikap Sigit itu agar Polri tetap bekerja tanpa rantai birokrasi panjang melalui kementerian.

“Dengan berada langsung di bawah Presiden, kerja Polri akan lebih efektif dan efisien karena tidak harus melalui rantai birokrasi yang panjang. Selain itu, posisi tersebut juga menjaga independensi Polri agar tidak mudah ditarik ke dalam kepentingan politik tertentu,” ujar Dzulfikar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/1).

Dzulfikar menjabarkan dengan sistem komando terpusat saat ini, Polri menjadi salah satu institusi yang cepat dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Misalnya dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), Polri ikut bergerak membantu menyukseskan program prioritas Presiden tersebut.

"Jadi tidak perlu lagi di bawah kementerian, kita semua toh tahu kementerian terlalu birokratis, kita butuh Polri yang cepat," tegasnya.

Dzulfikar juga menilai sikap penolakan yang disampaikan oleh Listyo sebagai bagian komitmen untuk memberikan pelayanan Polri yang lebih baik kepada masyarakat.

"jelas sikap yang berani untuk berkomitmen kepada pelayanan masyarakat, ini sikap yang rasional perlu kita dukung," ujarnya.

Menurut dia, apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian terdapat risiko politisasi institusi kepolisian yang dapat mengganggu profesionalisme dan netralitas aparat penegak hukum.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan dirinya lebih memilih menjadi petani, ketimbang Menteri Kepolisian. Hal tersebut disampaikan Listyo menjawab usulan kedudukan Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Listyo mengaku telah mendapat pesan singkat yang berisi tawaran dirinya menjadi Menteri Kepolisian.

"Hal ini saya tegaskan di hadapan bapak ibuk sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," kata Listyo dalam rapat bersama Komisi III DPR, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Menurut Listyo, meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden. Listyo menegaskan lebih baik dirinya dicopot sebagai Kapolri daripada institusinya diutak-atik menjadi Kementerian Kepolisian.

"Apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, saya memilih Kapolri saja yang dicopot," kata dia.

Listyo menekankan kedudukan Polri memang sebaiknya tetap ada di bawah Presiden Republik Indonesia bukan Kemendagri. Menurutnya, berada di bawah komando presiden langsung akan membuat kerja Polri lebih efektif dan efisien.

"Artinya, dengan posisi seperti ini, maka sangat ideal kalau Polri berada langsung di bawah Presiden. Sehingga di dalam melaksanakan tugasnya, Polri akan lebih maksimal dan lebih fleksibel," kata Listyo.

Listyo menambahkan, setelah reformasi, Polri sudah terpisah dari TNI. Artinya, kini Polri memiliki momentum untuk membangun ulang doktrin, struktur, akuntabilitas, dan mekanis, dan mempersiapkan diri menuju roadmap menjadi civilian police.

Hal itu juga diperkuat dengan Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 di mana Polri sebagai alat negara yang menjunjung keamanan. Artinya, sesuai mandat reformasi 1998, Polri ditempatkan di bawah Presiden.

Selain itu, berdasarkan TAP MPR Nomor 7 ayat 2 juga mengatur bahwa Polri berada di bawah Presiden. Kemudian dalam Pasal 7 ayat 3 TAP MPR RI Nomor 7 Tahun 2000 Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan DPR RI.

"Polri memiliki doktrin to serve and protect dengan doktrin Tata Tentrem Kerta Raharja. Bukan to kill and destroy. Tentulah ini yang membedakan antara TNI dan Polri. Polri bertanggung jawab terhadap keamanan," kata dia.

"Dan tentunya dengan kondisi yang ada, posisi Polri tentunya akan sangat ideal apabila tetap seperti saat ini," sambungnya.