ESDM Banten: Banjir Di Ciwandan Bukan Hanya Ulah Tambang

Liputan6.com, Jakarta - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten menegaskan bahwa aktivitas pertambangan galian di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten tidak menjadi faktor utama yang menyebabkan banjir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di wilayah tersebut.

Kepala Dinas ESDM Banten, Ari James Faraddy menyampaikan berdasarkan data perizinan, hanya ada dua perusahaan pertambangan yang beroperasi secara legal di Kecamatan Ciwandan, yaitu PT Delimas Lestari dan PT Batu Buana Makmur.

Total luas area tambang dari dua perusahaan tersebut sekitar 31 hektare (ha), atau kurang dari satu persen dari total keseluruhan wilayah Kecamatan Ciwandan yang mencapai sekitar 3.300 hektare.

"Jadi luas tambang itu tidak lebih dari satu persen dari total luas Kecamatan Ciwandan," ujar Ari, melansir Antara, Rabu (7/1/2026).

Ari menjelaskan banjir yang melanda wilayah Kepuh dan Ciwandan bukan semata-mata akibat aktivitas tambang, melainkan dipengaruhi sejumlah faktor yang kompleks.

"Salah satunya adalah masifnya pembukaan lahan  untuk kawasan industri dan permukiman yang mengubah pola aliran air," ucap Ari.

Banyaknya lahan terbuka dan pembangunan baik resmi maupun tidak membuat air hujan lebih banyak mengalir ke jalanan.

"Selain itu, banyak bangunan baru, baik yang resmi maupun yang tidak sehingga limpasan air tidak lagi mengalir ke sungai, tetapi ke jalan, termasuk Jalan Lingkar Selatan," terang Ari.

Selain itu, kondisi pasang surut air laut di kawasan pesisir Ciwandan turut memperburuk situasi  karena air dari daratan menjadi sulit untuk mengalir ke laut.

Sebagai antisipasi terhadap cuaca ektrem dan potensi banjir,  Dinas ESDM Provinsi Banten telah melakukan pemantauan rutin terhadap aktivitas pertambangan dan telah mengeluarkan surat edaran kepada semua pemegang izin usaha pertambangan.

"Pada 24 Desember 2025 kami menerbitkan surat edaran nomor 500.10.3.1/1332-DESDM/XII/2025 yang memerintahkan pemegang izin pertambangan untuk mengantisipasi cuaca ekstrem dan potensi banjir dalam beberapa bulan ke depan," tutup Ari.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menunggu hasil audit Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap beberapa perusahaan, terutama tambang batu bara, yang diduga ikut memperparah banjir di berbagai daerah di provinsi tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel M Syarifuddin menyatakan tengah melakukan audit untuk mengetahui  apakah aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut turut memberikan dampak lingkungan yang memperparah kondisi banjir, selain dari faktor curah hujan.

"KLH melakukan audit lingkungan terhadap dampak lingkungan yang diduga disebabkan beberapa perusahaan selain karena hujan," ujar Syarifudin melansir Antara, Selasa 6 Januari 2026.

"Kenapa banjir bisa sampai terjadi, apakah ada dampak lingkungan yang disebabkan perusahaan, ini akan kami tindaklanjuti tetapi menunggu audit KLH," sambung dia.

Ia menambahkan, Pemprov sudah menyiapkan langkah-langkah darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak.

"Untuk penanganan darurat, pemerintah daerah sudah menyediakan dapur umum di posko pengungsian di beberapa titik, ini paling diperlukan warga terdampak," ucap Syarifudin.